Jelang Muktamar NU, Kiai Sepuh Ingatkan AHWA Bukan Ruang Transaksi

KOMPAS.com - Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar Muktamar ke-35 NU berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.

Mereka juga mengingatkan agar proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tidak dicederai transaksi kepentingan maupun mobilisasi politik.

Seruan tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Para Kiai yang digelar di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Baca juga: Sinta Nuriyah dan Machfudhoh Aly Ubaid Diusulkan Masuk AHWA Muktamar NU

Forum tersebut dihadiri sejumlah ulama sepuh, di antaranya KH Ma'ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Muadz Thohir, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Muhyiddin Ishaq, dan KH Muhibbul Aman Aly.

Sejumlah kiai lainnya mengikuti pertemuan secara daring, termasuk KH Said Aqil Siroj, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Anwar Manshur, dan KH Zuhri Zaini.

Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, pertemuan tersebut dilandasi keprihatinan terhadap dinamika yang berkembang menjelang Muktamar ke-35 NU.

“Adanya isu-isu mengkhawatirkan karena ditandai cara tidak terpuji untuk upaya-upaya dalam Muktamar yang akan datang,” ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, Gedung PBNU dipilih sebagai tempat pertemuan agar forum tersebut membawa seruan moral untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Ia menegaskan, Muktamar ke-35 NU harus berjalan sesuai hati nurani dan akhlak NU tanpa intervensi pihak mana pun.

Baca juga: Muktamar NU dan Spirit Musyawarah dalam Islam

AHWA Harus Menjadi Maqam Keulamaan

Salah satu perhatian para kiai sepuh dalam pertemuan tersebut adalah proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

AHWA merupakan forum yang terdiri dari sembilan kiai dan memiliki kewenangan memilih Rais Aam PBNU.

Ma'ruf mengatakan, AHWA semestinya menjadi representasi ulama yang dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, serta kejernihan hati nurani, bukan berdasarkan titipan ataupun transaksi kepentingan.

“AHWA itu adalah representasi para ulama untuk memilih Rais Aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan, apalagi transaksi,” kata Ma'ruf.

Menurut dia, menjaga marwah AHWA berarti menjaga kehormatan ulama sekaligus memastikan Muktamar tetap berjalan dalam koridor tradisi keulamaan NU.

Tujuh Seruan Moral Jelang Muktamar NU

Usai pertemuan, Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly membacakan tujuh poin seruan moral yang ditujukan kepada warga NU, pengurus, dan para muktamirin menjelang Muktamar ke-35.

Para kiai menegaskan, Muktamar bukan sekadar arena kontestasi untuk menentukan pihak yang menang atau kalah.

Muktamar dinilai sebagai forum permusyawaratan yang harus menjunjung tinggi adab, akhlak, serta nilai-nilai keulamaan.

Para kiai juga menyerukan pentingnya menghormati kedaulatan muktamirin sebagai pemegang amanat dari struktur dan jamaah NU.

Karena itu, mereka mengingatkan agar tidak ada rekayasa, pengondisian, maupun mekanisme yang dapat mengurangi kebebasan peserta Muktamar dalam menentukan pilihan.

Seruan berikutnya menempatkan AHWA sebagai maqam keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan.

Proses pengusulan calon AHWA, menurut para kiai, harus dijauhkan dari mobilisasi yang tidak patut, tekanan, ataupun praktik transaksional.

Para kiai sepuh juga menyoroti fenomena penggalangan dukungan terhadap daftar calon AHWA sebelum Muktamar berlangsung.

Mereka menilai praktik tersebut berpotensi menggeser proses musyawarah keulamaan menjadi arena politik dukungan.

Usulkan Perubahan Pengusulan AHWA

Para kiai sepuh turut mengusulkan perubahan mekanisme pengusulan nama calon anggota AHWA.

PWNU, PCNU, dan PCINU diusulkan tidak lagi menyampaikan nama calon AHWA bersamaan dengan pendaftaran peserta Muktamar.

Pengusulan nama AHWA diharapkan dilakukan pada waktu khusus yang berdekatan dengan proses tabulasi dalam sidang pleno.

Mekanisme tersebut diusulkan untuk mempersempit ruang pengondisian maupun transaksi menjelang pemilihan.

Para calon, pendukung, dan pengurus NU juga diajak menahan diri serta mengedepankan akhlakul karimah selama proses Muktamar berlangsung.

“Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Namun persaudaraan, kehormatan para kiai, keutuhan jam'iyah, dan masa depan Nahdlatul Ulama jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun untuk menduduki suatu jabatan,” demikian salah satu poin seruan tersebut.

Para kiai sepuh berharap Muktamar ke-35 NU menjadi momentum islah dan persatuan, bukan ruang yang justru memperdalam ketegangan.

Mereka menegaskan, Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan forum yang menjaga kehormatan semua pihak dan mengutamakan kepentingan Nahdlatul Ulama.