Kemenhaj: Operasional Haji 2026 Resmi Berakhir, Kepulangan Jamaah Kloter UPG-43 Jadi Penutup

KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengakhiri operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah seluruh jamaah Indonesia kembali ke Tanah Air.

Penutupan operasional ditandai dengan tibanya jamaah haji Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 43 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-43).

Selama musim haji 2026, pemerintah melayani lebih dari 200 ribu jamaah reguler dan ribuan jamaah haji khusus dari berbagai embarkasi di Indonesia.

Baca juga: Kemenhaj Sumbar Gagas Gerakan Haji Muda, Pelajar Diajak Menabung Mulai Rp 2.000 per Hari

Berakhirnya operasional haji juga menjadi awal evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.

Kloter UPG-43 Jadi Penutup Operasional Haji 2026

Kementerian Haji dan Umrah melaporkan jamaah haji Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 43 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-43) tiba di Indonesia pada pukul 17.05 WITA.

Baca juga: Arab Saudi Resmi Tutup Operasional Haji 2026, Kloter Terakhir Jamaah Tinggalkan Tanah Suci

Kedatangan kloter tersebut sekaligus menandai berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Alhamdulillah, seluruh jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir,” ujar Menteri Haji dan Umrah dalam konferensi pers yang diikuti dari Jakarta secara daring, Rabu.

Lebih dari 202 Ribu Jamaah Haji Reguler Diberangkatkan

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan sebanyak 527 kelompok terbang (kloter) dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 202.636 jamaah haji reguler diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui kloter-kloter tersebut.

Selain jamaah reguler, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jamaah haji khusus serta 1.016 petugas haji khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diwarnai tantangan besar karena pemerintah harus memberikan layanan kepada jamaah dengan karakteristik yang beragam.

Data Kemenhaj mencatat terdapat 44.247 jamaah lanjut usia, 170.700 jamaah berisiko tinggi, 370 jamaah berkebutuhan khusus, serta 275 jamaah pengguna kursi roda.

Kemenhaj Hadirkan Berbagai Inovasi Tata Kelola Haji 2026

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan berbagai layanan guna memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Layanan tersebut meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga pelayanan kesehatan selama berada di Tanah Suci.

Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan bagi jamaah.

Selain itu, sebanyak 15.212 bus antarkota perhajian dioperasikan untuk mendukung mobilitas jamaah, disertai 11.990 perjalanan bus shalawat yang melayani akses menuju Masjidil Haram.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), hingga kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi.

Dalam aspek tata kelola penyelenggaraan, Kementerian Haji dan Umrah juga menerapkan sejumlah inovasi.

Beberapa di antaranya adalah penerapan alokasi kuota provinsi yang dinilai lebih berkeadilan, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas layanan, serta penambahan embarkasi yang menerapkan layanan fast track.

Selain itu, Kemenhaj memperkuat digitalisasi layanan dan menyelesaikan berbagai kontrak layanan di Arab Saudi lebih awal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Evaluasi Layanan di Mina dan Istithaah Kesehatan Jadi Fokus

Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa berakhirnya operasional haji 2026 bukan berarti upaya peningkatan pelayanan juga selesai.

Dalam waktu dekat, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya.

“Kami mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan. Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji ke depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah,” kata Menhaj.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap berbagai catatan selama operasional haji 2026 dapat menjadi dasar penyempurnaan layanan sehingga penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh jamaah Indonesia.