Gus Irfan: Kita Wajib Buktikan Kementerian Haji Tidak Salah Dibentuk

KOMPAS.com – Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh hanya menjadi formalitas semata.

Menurutnya, kementerian baru ini wajib menghadirkan kinerja nyata, bersih, dan profesional agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat.

“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak salah dibentuk. Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” tegas Gus Irfan di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Daftar Tunggu Haji 2026: Tersingkat 14 Tahun dan Terlama 38 Tahun

Gus Irfan menekankan lima nilai utama pelayanan kementeriannya: melayani, amanah, berintegritas, responsif, dan ramah.

Ia menegaskan, integritas harus dijunjung tinggi dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun.

“Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kementerian Haji dan Umrah harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji,” ujar Gus Irfan.

Selain aspek integritas, ia juga menyoroti isu kesehatan jamaah haji, khususnya istithaah kesehatan, yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji 2025.

Menurutnya, sinergi dari pusat hingga daerah mutlak diperlukan agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.

Lebih jauh, Gus Irfan menyatakan penyelenggaraan haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

“Kita ingin jamaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” katanya.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, pembangunan Kampung Haji juga sedang diproses untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Ia mengingatkan besarnya perputaran dana haji yang mencapai hampir Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus amanah dan transparan.

Baca juga: Antrean Haji di Lebak Tembus 28 Tahun, Baru Bisa Berangkat 2053

Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya fungsi pembinaan jamaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.

“Ini momentum membuktikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar tambahan birokrasi,” pungkasnya.