Editor
KOMPAS.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah menjelang musim haji 2026. Arahan tersebut disampaikan di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang.
Pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario penyelenggaraan haji guna mengantisipasi potensi risiko keamanan. Fokus utama kebijakan tetap diarahkan pada perlindungan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden memberikan instruksi jelas agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada upaya memastikan keselamatan jemaah.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak usai mengikuti acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026), dalam rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima KOMPAS.com.
Baca juga: Pemerintah Siapkan 4 Skenario Keberangkatan Haji di Tengah Konflik Timur Tengah
Dahnil menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi perkembangan situasi di Timur Tengah yang dinilai cukup dinamis.
Menurutnya, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026, selama kondisi keamanan tetap memungkinkan.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.
Pemerintah juga akan membahas berbagai skenario tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Baca juga: Wamenhaj: Perintah Presiden, Keselamatan Jemaah Haji Indonesia Harus Jadi Prioritas
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi terkait keberangkatan jemaah haji.
Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko bagi keselamatan jemaah.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah haji, seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19, apabila kondisi keamanan dinilai tidak memungkinkan.
Menurut Dahnil, keputusan akhir mengenai penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari berbagai pihak.
Kementerian Haji juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.
Dalam situasi ini, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama, sementara faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama.
Presiden Prabowo secara khusus menekankan agar keselamatan jemaah ditempatkan di atas segala hal dalam setiap kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang