Pemerintah Siapkan 4 Skenario Keberangkatan Haji di Tengah Konflik Timur Tengah

KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjelang musim haji 2026.

Penegasan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan berbagai evaluasi terhadap kondisi keamanan internasional yang berpotensi memengaruhi perjalanan ibadah haji tahun ini.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden memberikan instruksi jelas agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada perlindungan dan keselamatan jemaah.

“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, usai mengikuti acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03/2026), dilansir siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Baca juga: Wamenhaj: Perintah Presiden, Keselamatan Jemaah Haji Indonesia Harus Jadi Prioritas

Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026, dengan catatan kondisi keamanan tetap memungkinkan.

“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.

Empat Skenario Disiapkan Pemerintah

Pemerintah disebut telah menyiapkan setidaknya empat skenario terkait keberangkatan jemaah haji. Pembahasan mengenai opsi tersebut juga akan dilakukan bersama DPR untuk menentukan langkah terbaik.

“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.

Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang dinilai berisiko. Beberapa alternatif jalur penerbangan bahkan mulai dibahas.

“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan penundaan keberangkatan apabila situasi keamanan dinilai tidak aman bagi jemaah.

Langkah tersebut pernah dilakukan sebelumnya saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah memutuskan menunda keberangkatan jemaah demi keselamatan bersama.

Keselamatan di Atas Segalanya

Dahnil menegaskan bahwa dalam situasi ini faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah. Presiden Prabowo, kata dia, secara khusus menekankan agar keselamatan jemaah ditempatkan di atas segala hal.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi keamanan internasional.

Salah satu saran yang muncul dalam koordinasi tersebut adalah memberikan imbauan untuk menunda perjalanan apabila kondisi di kawasan tujuan dinilai belum aman.

Baca juga: Kementerian Haji Arab Saudi Imbau Jemaah Umrah Hindari Jam Padat di 10 Hari Terakhir Ramadhan

Keputusan akhir mengenai penyelenggaraan haji 2026 nantinya akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi keamanan global serta masukan dari DPR dan kementerian terkait.

Dengan berbagai skenario yang disiapkan, pemerintah berharap ibadah haji tahun ini tetap dapat berjalan dengan aman dan jemaah Indonesia dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan tenang.