Wamenhaj: Perintah Presiden, Keselamatan Jemaah Haji Indonesia Harus Jadi Prioritas

KOMPAS.com-Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang saat ini cukup dinamis. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Baca juga: Wamenhaj Pastikan Persiapan Haji 2026 Capai 95 Persen Meski Situasi Timur Tengah Memanas

Arahan Presiden: Keselamatan Jemaah Haji Jadi Prioritas

Dahnil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.

“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Pemerintah Pantau Situasi Timur Tengah

Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah yang dinilai sangat dinamis.

Perkembangan kondisi geopolitik di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.

Baca juga: Kemenhaj Imbau Penundaan Umrah akibat Situasi Timur Tengah, Persiapan Haji Tetap Berjalan

Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Mitigasi Risiko

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Dahnil, seluruh skenario tersebut akan disiapkan secara matang agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.

“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR” kata Dahnil.

Ia menambahkan bahwa pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: BPKH Dorong Investasi Ekosistem Haji, Indonesia Tak Lagi Sekadar Pasar

Imbauan Menunda Keberangkatan Umrah

Selain membahas penyelenggaraan haji, Dahnil juga menyinggung pelaksanaan ibadah umrah dalam waktu dekat.

Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan Kementerian Luar Negeri yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan umrah sementara waktu.

“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.

Pemerintah berharap dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis mitigasi risiko, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berjalan dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.