Pesantren dengan 1.000 Santri Kini Bisa Kelola Dapur MBG Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperbolehkan pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri atau siswa membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

"Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan. Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding school keagamaan, yang di atas seribu santri siswa ke atas, mereka boleh bikin dapur, SPPG," kata Zulkifli dalam rilisnya.

Baca juga: Menko Zulhas Prioritaskan MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T

Menurut dia, dapur yang dibangun harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang tetap akan memperoleh layanan dari SPPG terdekat.

"Tapi tetap standar SPPG. Kalau di bawah itu, dia ikut SPPG yang terdekat. Itu memudahkan," ujarnya.

Permudah Pelaksanaan MBG

Zulkifli mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan mempermudah pelaksanaan Program MBG di pesantren besar yang memiliki ribuan santri tanpa mengabaikan standar keamanan pangan dan sanitasi.

"Misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri. Mereka bisa buat dapur di tempatnya. Tetapi harus standar, dengan SPPG yang juga punya SLHS," katanya.

Selain membahas pengelolaan dapur, rapat juga mengevaluasi integrasi data penerima manfaat Program MBG.

Menurut Zulkifli, data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah terhubung untuk mendukung penyaluran program.

"Data dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Kependudukan, dari Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Ada beberapa koreksi nanti akan disertai oleh Kepala BGN. Itu sudah selesai. Tetapi ada juga yang belum bisa kita selesaikan. Perlu waktu lebih panjang," ujarnya.