Muktamar Bukan Arena Menang-Kalah, Kiai Sepuh Ingatkan Adab Bermusyawarah

KOMPAS.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai sepuh mengingatkan Muktamar bukan sekadar ajang memilih pemimpin. Lebih

dari itu, Muktamar merupakan forum permusyawaratan para ulama yang harus dijalankan dengan adab, akhlak, dan hati nurani.

Pesan tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Para Kiai di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dalam forum itu, para ulama mengeluarkan tujuh poin seruan moral agar seluruh rangkaian Muktamar berlangsung secara sejuk, jujur, adil, dan bermartabat.

Salah satu poin yang paling ditekankan, Muktamar tidak boleh dipahami sebagai arena kontestasi menang dan kalah.

“Muktamar Nahdlatul Ulama bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah,” demikian bunyi seruan moral yang dibacakan Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly.

Baca juga: Maruf Amin Harap Tak Ada Transaksi dalam Pemilihan AHWA yang Bakal Tunjuk Rais Aam PBNU

Musyawarah adalah perintah Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, musyawarah atau syura merupakan salah satu prinsip penting dalam mengambil keputusan bersama. Al-Qur'an menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusannya melalui musyawarah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ

“Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama tidak seharusnya dibangun di atas paksaan, manipulasi, ataupun tekanan.

Musyawarah menempatkan setiap peserta sebagai pemegang amanah yang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab.

Nilai itulah yang kembali diingatkan para kiai sepuh menjelang Muktamar NU.

Baca juga: Gus Rozin Dorong PBNU Perkuat Perhatian di Luar Jawa dan Pesantren

Adab Didahulukan Sebelum Perbedaan Pilihan

Dalam seruan moralnya, para ulama juga mengajak seluruh calon, pendukung calon, dan pengurus NU untuk mengedepankan akhlakul karimah.

Perbedaan pilihan dinilai sebagai sesuatu yang wajar, tetapi tidak boleh merusak persaudaraan.

Pesan tersebut sejalan dengan teladan Rasulullah SAW ketika bermusyawarah bersama para sahabat.

Meski Nabi menerima berbagai pendapat yang berbeda, musyawarah selalu dilakukan dengan menghormati lawan bicara dan mengutamakan kemaslahatan umat.

Karena itu, musyawarah dalam Islam bukan sekadar proses menentukan suara terbanyak.

Musyawarah juga merupakan pendidikan akhlak agar seseorang mampu mendengar, mempertimbangkan, lalu menerima keputusan bersama dengan lapang dada.

Baca juga: Bolehkah Meninggalkan Shalat Jumat karena Pekerjaan? Ini Penjelasan Hukumnya

Menjaga Hati Nurani Para Muktamirin

Para kiai sepuh turut mengingatkan pentingnya menghormati kedaulatan muktamirin. Mereka menolak adanya pengondisian maupun rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan peserta dalam menjalankan amanah organisasi.

Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya dimiliki oleh pemimpin yang terpilih. Setiap orang yang diberi hak untuk bermusyawarah juga memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang diambilnya.

Karena itu, pilihan dalam sebuah forum musyawarah idealnya lahir dari kejernihan hati nurani, bukan karena tekanan ataupun transaksi kepentingan.

KH Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa proses Muktamar harus berjalan sesuai akhlak NU dan tidak diikutcampuri kepentingan pihak mana pun.

Menurutnya, kehormatan organisasi jauh lebih penting daripada kemenangan individu.

Baca juga: Hukum Khatib Memegang Tongkat Saat Khutbah Jumat, Benarkah Diwajibkan? Ini Penjelasan Muhammadiyah

Muktamar sebagai Jalan Persatuan

Poin terakhir dalam seruan moral para kiai sepuh menegaskan bahwa Muktamar ke-35 harus menjadi momentum islah, yakni mempertemukan kembali pihak-pihak yang berbeda dan menguatkan ukhuwah di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pesan tersebut mengingatkan bahwa tujuan musyawarah bukan melahirkan permusuhan, melainkan menemukan jalan terbaik bagi kemaslahatan bersama.

Siapa pun yang terpilih diharapkan memperoleh legitimasi melalui proses yang jujur dan adil, sementara yang belum terpilih dapat menerima hasilnya dengan lapang dada.

Pada akhirnya, Muktamar yang bermartabat bukan hanya diukur dari siapa yang memenangkan jabatan.

Lebih dari itu, kemuliaannya terletak pada kemampuan seluruh peserta menjaga adab, menghormati amanah, dan menempatkan persaudaraan di atas kepentingan pribadi.