Kemenhaj Buka Pos di Bandara Soetta, Awasi Langsung Pelayanan Jemaah Umrah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyusul masih ditemukannya kasus penelantaran, kegagalan keberangkatan maupun kepulangan jemaah, hingga indikasi penipuan.

Salah satu upaya pengawasan dilakukan dengan membuka pos layanan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pos tersebut dijaga petugas Kemenhaj setiap hari untuk memantau pelayanan dan keberangkatan jemaah umrah.

Baca juga: 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat dari Soetta, Kemenhaj Ungkap Travel Diduga Tak Berizin

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Akhmad Fauzin mengatakan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting untuk melindungi jemaah sekaligus menjaga penyelenggaraan ibadah umrah.

"Umrah bukan sekadar bisnis perjalanan, melainkan ibadah, layanan publik, dan ekosistem ekonomi yang wajib berjalan dalam satu tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Fauzin dikutip dari laman Kemenhaj, Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan PPIU harus didasarkan pada kepatuhan hukum serta perlindungan terhadap jemaah.

Kemenhaj pun menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah Kemenhaj di Indonesia untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan dan pengawasan operasional PPIU.

Baca juga: Kemenhaj Periksa PT TAS, 120 Jemaah Umrah Diduga Gagal Berangkat

PPIU Dilarang Perang Harga

Dalam instruksi tersebut, Kemenhaj meminta PPIU memastikan paket umrah yang ditawarkan kepada masyarakat realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPIU juga dilarang melakukan perang harga apabila berpotensi menurunkan mutu pelayanan kepada jemaah.

Paket umrah yang ditawarkan harus memiliki kepastian visa, tiket penerbangan pergi-pulang, akomodasi hotel, konsumsi, transportasi, serta layanan syarikah di Arab Saudi yang telah terkonfirmasi.

Selain itu, PPIU wajib memiliki izin resmi, terakreditasi, serta memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Kemenhaj menegaskan praktik pinjam izin, promosi paket fiktif, iklan menyesatkan, serta akad yang tidak transparan dilarang dan dapat dikenai sanksi.

Pengawasan juga mencakup kompetensi sumber daya manusia, mulai dari tour leader, petugas handling, hingga pembimbing ibadah. Termasuk di dalamnya kepastian legalitas izin kerja dari otoritas Arab Saudi.

Dalam aspek keuangan, Kemenhaj mendorong pemanfaatan skema escrow account atau rekening penampung bersama maupun dompet digital untuk mencegah penyalahgunaan dana calon jemaah sebelum jadwal keberangkatan.

Petugas Kemenhaj Pantau Jemaah di Bandara

Penguatan pengawasan juga dilakukan langsung di titik keberangkatan melalui pos layanan Kemenhaj di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Petugas Kemenhaj berkoordinasi dengan PPIU, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan pihak terkait untuk memastikan keberangkatan jemaah berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Petugas juga menggali informasi langsung dari jemaah mengenai pelayanan yang mereka terima, mulai dari kelengkapan dokumen, akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan, hingga informasi perjalanan.

Dengan cara tersebut, pengawasan tidak hanya mengandalkan laporan PPIU, tetapi juga berdasarkan pengalaman langsung jemaah.

Pada Kamis (20/8/2026) malam, misalnya, petugas Kemenhaj memantau keberangkatan 40 jemaah dari dua PPIU.

Sebanyak 19 jemaah berasal dari PT Albahjah Makmur Sentosa dan 21 jemaah dari PT Wisata Hati Universal. Masing-masing rombongan didampingi dua petugas.

"Kami hadir untuk memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang baik dan hak-haknya terpenuhi. Kami ingin jemaah berangkat dengan aman, nyaman, dan tenang untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci," ujar Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Umrah Kemenhaj Ronald Paul Sinyal.

Menurut Ronald, pelayanan umrah tidak hanya sebatas memastikan jemaah dapat diberangkatkan ke Tanah Suci.

Perlindungan, kenyamanan, informasi, dan kepastian pelayanan juga menjadi hak jemaah yang harus dipenuhi penyelenggara.

Perhatian khusus, kata dia, diberikan kepada jemaah lanjut usia dan mereka yang membutuhkan pendampingan selama proses keberangkatan.

"Kepentingan jemaah harus menjadi prioritas. Penyelenggara wajib memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Masyarakat Diminta Waspadai Umrah Ilegal

Selain pengawasan terhadap PPIU, Kemenhaj meminta kantor wilayah di tingkat provinsi serta kantor Kemenhaj kabupaten/kota memperkuat kanal pengaduan masyarakat.

Edukasi juga diminta dilakukan secara berkala agar calon jemaah memahami ciri layanan umrah yang sesuai ketentuan dan tidak mudah tergiur penawaran yang mencurigakan.

"Agar Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Kemenhaj kabupaten/kota dapat mengoptimalkan sistem pengaduan yang cepat dan tanggap serta menggencarkan edukasi berkala agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran umrah ilegal," kata Fauzin.

Kemenhaj mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan kritis sebelum memilih paket perjalanan umrah serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Melalui pengawasan terhadap PPIU hingga pemantauan langsung di bandara, Kemenhaj berharap persoalan jemaah dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak titik keberangkatan.