Pascagempa NTT, 300 Tempat Ibadah dan 112 Fasilitas Pendidikan Keagamaan Mulai Ditangani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani 300 fasilitas ibadah dan 112 fasilitas pendidikan keagamaan yang terdampak rentetan gempa dan bencana ikutan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penanganan tersebut menjadi bagian dari pemulihan 650 fasilitas publik yang terdampak bencana. Selain tempat ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan, terdapat 238 fasilitas kesehatan yang turut ditangani.

Staf Khusus Menteri PU Jemmy Setiawan mengatakan, pemeriksaan fasilitas publik diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus mencegah munculnya risiko baru bagi masyarakat.

“Setiap ruas jalan yang terputus dapat menghambat pertolongan, setiap sumber air yang terganggu dapat memperbesar risiko kesehatan, dan setiap fasilitas publik yang belum dinilai dapat menimbulkan bahaya baru bagi masyarakat,” ujar Jemmy dalam rilisnya, Rabu (2/9/2026).

Baca juga: EMT Muhammadiyah Sebut Korban Gempa NTT Mulai Alami Infeksi Saluran Pernapasan

74 Tempat Ibadah Sudah Diperiksa

Dari 300 fasilitas ibadah yang masuk dalam penanganan, sebanyak 74 fasilitas telah diperiksa.

Sementara itu, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 23 dari 112 fasilitas pendidikan keagamaan yang terdampak.

Adapun dari 238 fasilitas kesehatan yang masuk dalam penanganan, sebanyak 54 fasilitas telah diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan terhadap fasilitas masyarakat dari berbagai latar belakang.

Kementerian PU antara lain melakukan pengecekan terhadap gereja di Dampek dan masjid di Reok.

Baca juga: Maulid Nabi, Kemenimipas Galang Rp 1,8 Miliar untuk NTT dan Santuni Anak Yatim

Pemeriksaan menjadi bagian dari tahapan penanganan untuk memastikan keamanan fasilitas sebelum digunakan kembali oleh masyarakat sekaligus menentukan kebutuhan perbaikan berikutnya.

Jemmy mengatakan, penanganan pascabencana dilakukan secara bertahap, mulai dari membuka akses menuju wilayah terdampak, memastikan layanan dasar tersedia, memeriksa kerusakan, hingga menyiapkan penanganan lanjutan.

“Kementerian Pekerjaan Umum bekerja dengan satu urutan yang jelas: membuka akses, memastikan layanan dasar tersedia, memeriksa tingkat kerusakan, lalu menyiapkan penanganan lanjutan,” kata Jemmy.

17 Ruas Jalan Nasional Terdampak Gempa

Selain fasilitas publik, gempa dan bencana ikutan di NTT mengakibatkan kerusakan pada 17 ruas jalan nasional.

Pada ruas-ruas tersebut terdapat 88 titik longsor dan tiga titik patahan. Sebanyak 14 jembatan dan tiga gorong-gorong juga ikut terdampak.

Kementerian PU menyatakan seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah kembali difungsikan untuk mendukung jalur evakuasi, distribusi logistik, serta mobilitas tenaga kesehatan.

Untuk membuka akses tersebut, Kementerian PU mengerahkan 39 ekskavator, 14 wheel loader, dua truk tronton, satu dump truck, serta 2.600 unit bronjong.

Selain itu, sebanyak 13 ekskavator dikerahkan melalui bidang Sumber Daya Air (SDA), disertai kesiapan drilling rig dan truck crane.

Jemmy menegaskan, status fungsional 100 persen bukan berarti seluruh kerusakan infrastruktur telah selesai diperbaiki secara permanen.

“Fungsional 100 persen tentu tidak berarti seluruh penanganan permanen telah selesai. Maknanya, keadaan darurat berhasil dilewati agar operasi tanggap darurat dapat berlangsung, sementara perbaikan yang lebih permanen disiapkan berdasarkan hasil verifikasi teknis,” ujarnya.

Air Bersih dan Sanitasi untuk Warga

Pemulihan pascabencana juga mencakup penyediaan layanan dasar berupa air bersih dan sanitasi.

Kementerian PU telah mendistribusikan 90 hidran umum, 12 mobil tangki air, dan 46 toilet portabel. Tambahan mobil tangki juga dimobilisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Sementara itu, sebanyak 41 infrastruktur sumber daya air telah diverifikasi, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, sumur air baku, hingga infrastruktur pengaman pantai.

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi keamanan infrastruktur serta menentukan prioritas perbaikan.

Menurut Jemmy, pemulihan konektivitas dan layanan dasar diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan, termasuk penggunaan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pendidikan.

“Bencana mungkin datang tanpa dapat kita jadwalkan, tetapi respons negara tidak boleh berjalan tanpa arah,” kata Jemmy.

“Di NTT, arah itu telah ditetapkan dengan jelas: selamatkan konektivitas, lindungi layanan dasar, pulihkan ruang kehidupan masyarakat, dan bangun kembali dengan ketangguhan yang lebih baik,” pungkasnya.