Temui Delegasi PBB, Muhammadiyah Soroti HAM dalam Penanganan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong pendekatan pendidikan dalam mencegah terorisme. Upaya tersebut dinilai perlu berjalan bersama penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pandangan itu disampaikan saat PP Muhammadiyah menerima kunjungan delegasi Special Procedures Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

“Kita tentu tidak membenarkan aksi terorisme. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan, bukan pendekatan militer. Kita punya sekolah dan perguruan tinggi,” ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi dalam rilisnya, Kamis (3/9/2026).

Baca juga: Banser Apresiasi Densus 88 Tangkap 6 Terduga Terorisme, Dorong Kolaborasi Tangkal Radikalisme

Delegasi PBB diterima Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi beserta jajaran, serta Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo beserta jajaran.

Pertemuan tersebut membahas perlindungan HAM dalam penanganan terorisme di Indonesia serta pendekatan Muhammadiyah melalui pendidikan, moderasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Terorisme Jangan Melahirkan Stigma Agama

Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A Mughni mengatakan, pertemuan dengan delegasi PBB menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan perspektif mengenai penanganan terorisme.

Menurut Syafiq, persoalan terorisme harus dilihat secara adil dan objektif. Penanganannya tidak boleh melahirkan stigma terhadap agama atau kelompok masyarakat tertentu.

Karena itu, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM.

Muhammadiyah menilai perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme tetap harus memperhatikan martabat dan hak-hak dasar warga negara.

Baca juga: ASN Kemenag Diduga Terlibat Terorisme, Sekjen: Kami Dukung Proses Hukum Densus 88

Delegasi PBB Pelajari Pendekatan Muhammadiyah

Ridho mengatakan, delegasi PBB ingin mengetahui perspektif Muhammadiyah mengenai persoalan terorisme di Indonesia.

Muhammadiyah dinilai memiliki sumber daya dan jaringan luas, termasuk ribuan sekolah serta perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah.

“Mereka datang ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang cukup besar dengan sumber daya yang besar. Tentu mereka mempertimbangkan bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam menghadapi aksi maupun isu terorisme,” kata Ridho.

Menurut dia, jaringan pendidikan tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun masyarakat yang moderat dan mencegah berkembangnya pemahaman keagamaan yang mendukung kekerasan.

Pencegahan dilakukan dengan menanamkan nilai perdamaian, keterbukaan, penghormatan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Pendekatan tersebut juga diperkuat melalui program moderasi beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Soroti Kemungkinan Salah Sasaran

Pertemuan itu turut membahas perlindungan HAM dalam penanganan perkara terorisme.

Delegasi PBB menaruh perhatian pada kemungkinan adanya warga negara yang terdampak atau menjadi korban akibat ketidaktepatan proses penanganan perkara.

“Mereka tertarik untuk melihat mengapa dalam kasus tertentu bisa muncul persoalan salah sasaran. Ini juga menjadi perhatian dalam kaitannya dengan penanganan kasus terorisme dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Ridho.

Menurut Muhammadiyah, pemberantasan terorisme harus tetap dilakukan secara tegas.

Namun, prosesnya tidak boleh mengabaikan keadilan dan hak-hak dasar warga negara.

Penanganan yang tidak objektif juga dikhawatirkan melahirkan diskriminasi dan stigma terhadap agama maupun kelompok masyarakat tertentu.

Komunikasi Terbuka untuk Dilanjutkan

Komunikasi antara PP Muhammadiyah dan delegasi PBB terbuka untuk dilanjutkan, terutama dalam pertukaran pandangan mengenai HAM dan penanganan terorisme.

Muhammadiyah berharap pengalamannya dalam mengembangkan pendidikan, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan perspektif bagi penanganan terorisme yang lebih manusiawi.

Pendekatan tersebut menempatkan keamanan, pendidikan, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM sebagai unsur yang saling melengkapi.