MUI Terbitkan Fatwa Belanja Online Syariah, Simak Penjelasannya

KOMPAS.com – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmi menerbitkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli daring yang semakin marak di masyarakat.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi menggunakan platform belanja online diperbolehkan secara syariah, selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, serta keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli.

Namun, DSN-MUI juga menyoroti adanya praktik curang yang kerap terjadi di marketplace maupun media sosial.

Baca juga: Ketum MUI Serukan Qunut Nazilah Saat Kondisi Genting, Ini Tata Cara dan Doanya

“Fatwa ini hadir karena banyaknya praktik jual beli online yang belum memiliki batasan syariah yang jelas. Maka diperlukan panduan agar transaksi tetap sah dan berkah,” demikian bunyi bagian pertimbangan dalam fatwa tersebut.

Ketentuan Syariah dalam Jual Beli Online

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mengatur bahwa akad ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad, baik secara fisik maupun elektronik, seperti melalui WhatsApp, SMS, email, atau platform e-commerce.

Penjual diwajibkan menjelaskan dengan jujur dan transparan terkait barang/jasa yang dijual, harga, ongkos kirim, serta waktu pengiriman.

Sementara pembeli memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi saat akad.

Selain itu, jika terjadi kerusakan akibat kelalaian ekspedisi, maka pihak penyedia jasa pengiriman wajib bertanggung jawab.

Tantangan Pelaku Usaha Online

Meski fatwa ini memberi landasan kuat, sebagian pelaku usaha online merasa perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka khawatir ketentuan ketat bisa membatasi strategi pemasaran yang sudah umum dipakai, seperti membuat penawaran diskon dengan cara tertentu.

Kendati demikian, DSN-MUI menegaskan bahwa ketentuan tersebut lahir untuk menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha dalam transaksi, dengan rujukan pada Al Quran, hadits, kaidah fikih, serta fatwa-fatwa sebelumnya.

Jika muncul perselisihan dalam jual beli online, penyelesaiannya diarahkan melalui musyawarah, atau bila gagal, dapat dilanjutkan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama.

Baca juga: MUI Larang Pinjaman Online dengan Keuntungan, Ini Alasannya

Harapan MUI

Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI berharap umat Islam bisa menjalankan aktivitas ekonomi digital dengan lebih aman, adil, dan sesuai syariah, sekaligus menghindari kerugian akibat praktik jual beli online yang menyalahi aturan Islam.