Menhaj Dorong UMKM Terlibat dalam Penyediaan Konsumsi Jamaah Haji 2026

KOMPAS.com-Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pemenuhan konsumsi jamaah pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan haji 2026.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenhaj RI mendorong pelaku UMKM lokal dalam pemenuhan konsumsi pada penyelenggaraan haji 1447H/2026M. Kami mendukung pelibatan UMKM lokal yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” kata Irfan Yusuf di Surabaya, Minggu (16/11/2025), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Baca juga: Menhaj: Kuota Haji 2026 Diatur Ulang Lewat Sistem Waiting List Agar Lebih Adil

Ia menyebut bahwa kebutuhan konsumsi jemaah memberikan peluang besar bagi sektor UMKM daerah.

“Apalagi food test makanan ready to eat jemaah haji nanti merupakan milik Pemprov Jatim. Tentunya ini peluang besar bagi UMKM lokal,” sambung Menhaj.

Kunjungan Kerja Menhaj Bahas Kesiapan Haji 2026 di Jawa Timur

Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Menhaj Irfan Yusuf juga bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membahas sejumlah aspek teknis persiapan haji 2026.

Pembahasan mencakup kesiapan Asrama Haji Sukolilo, Kantor Kanwil Kemenhaj, fasilitas Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), skenario pembagian kuota haji reguler, serta penetapan kuota Petugas Haji Daerah (PHD).

“Kemenhaj dan Pemprov Jawa Timur sudah berkoordinasi secara intens dalam persiapan mendukung pelaksanaan ibadah haji 2026. Khusus PHD kami sampaikan maksimal pejabat setara eselon IV yang terlibat dalam petugas haji daerah demi layanan prima kepada jemaah haji,” ujar Gus Irfan.

Baca juga: Umrah Mandiri Diperbolehkan, Menhaj Tegaskan Peran PPIU Tak Tergantikan

Pemenuhan Layanan Haji di Daerah tanpa PLHUT

Gus Irfan juga menjelaskan mekanisme layanan haji bagi kabupaten/kota yang belum memiliki PLHUT.

“Sementara bagi kabupaten/kota yang belum memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang nantinya menjadi kantor Kemenhaj, layanan haji dan umrah masih bergabung dengan Kemenag,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan layanan haji daerah menjadi prioritas agar seluruh proses persiapan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih efektif, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.