Dari Istana ke Akar Rumput: Kaleidoskop Sinergi NU–Pemerintah Selama 2025

KOMPAS.com — Sepanjang 2025, hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah mengalami pergeseran penting.

Jika sebelumnya lebih sering dipahami sebagai dukungan moral dan simbolik, kini sinergi itu menjelma menjadi kolaborasi operasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampil sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengawal agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Tahun ini dibuka dengan penegasan arah tersebut dalam Harlah ke-102 NU pada Januari 2025.

PBNU secara terbuka menyelaraskan agenda organisasi dengan Asta Cita dan menginstruksikan seluruh struktur NU—dari pusat hingga ranting—untuk aktif mengawal program pemerintah, terutama melalui pesantren dan komunitas Nahdliyin di akar rumput.

Baca juga: Aplikasi Quran Kemenag Tembus 1 Juta Pengguna hingga Akhir 2025

Dari Konsolidasi Politik ke Kerja Sosial

Memasuki Februari 2025, sinergi NU–pemerintah semakin menguat melalui pertemuan pimpinan PBNU dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

Pertemuan ini berlanjut dengan Sarasehan Ulama yang membedah Asta Cita dari perspektif hukum Islam, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Badan Gizi Nasional.

Kesepakatan tersebut menandai keterlibatan NU dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengelolaan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—sebuah lompatan dari peran normatif menuju kerja teknis di lapangan.

Ramadan, Moderasi, dan Kohesi Sosial

Pada Maret 2025, bertepatan dengan Ramadan, PBNU mengambil peran penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah potensi perbedaan pelaksanaan ibadah.

NU secara konsisten menegaskan pentingnya toleransi, persatuan, dan sikap saling menghormati sebagai fondasi stabilitas nasional.

Peran moderasi ini menjadi kontribusi strategis NU dalam menjaga iklim sosial yang kondusif.

Keluarga Maslahat hingga Diplomasi Global

Pasca-Idul Fitri, April 2025 ditandai dengan akselerasi Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU).

Program ini dijalankan secara masif di tingkat desa dengan fokus pada edukasi kesehatan, pencegahan stunting, dan penguatan ekonomi keluarga. Pemerintah melihat GKMNU sebagai model pembangunan sumber daya manusia dari bawah.

Pada Mei 2025, peran NU meluas ke ranah global. PBNU mendukung sikap konsisten pemerintah Indonesia terkait konflik Palestina–Israel, termasuk dorongan terhadap solusi dua negara. Dukungan ini mempertegas posisi NU sebagai aktor diplomasi moral yang sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

MBG, Pesantren, dan Ketahanan Pangan

Memasuki Juni dan Juli 2025, keterlibatan NU dalam program prioritas nasional memasuki fase krusial. PBNU mulai mengimplementasikan mandat pengelolaan 1.000 dapur MBG, ditandai dengan peresmian dapur-dapur di berbagai daerah.

Bersamaan dengan itu, pesantren diperkuat sebagai pusat agropreneur guna mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Penyangga Stabilitas di Masa Krisis

Peran NU sebagai penyangga stabilitas nasional kembali terlihat pada Agustus 2025, saat terjadi eskalasi demonstrasi dan kerusuhan di Jakarta.

PBNU bersama pimpinan ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang dan menyerukan pentingnya menjaga ketenangan, kepercayaan publik, serta komitmen kebangsaan di tengah situasi krisis.

Kerja Nyata di Level Sosial

Kolaborasi sosial NU mencapai puncaknya pada September 2025 melalui LAZISNU yang menyalurkan dana kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi bernilai miliaran rupiah untuk pesantren, layanan kesehatan, dan UMKM perempuan.

Program ini diperluas dengan peluncuran inisiatif Keluarga Unggul di sejumlah provinsi.

Momentum Oktober dimanfaatkan PBNU untuk menegaskan kembali peran pesantren dalam peringatan Hari Santri.

Dengan tema penguatan peradaban, NU menempatkan pesantren sebagai benteng ideologi Pancasila dan ketahanan kebangsaan.

SDM, Islah, dan Penutup Tahun

Penguatan sumber daya manusia berlanjut pada November 2025 melalui peluncuran NU Scholarship, hasil kerja sama PBNU dan BAZNAS RI.

Program ini membuka akses pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi kader NU dan generasi muda berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Penghujung tahun menjadi ujian sekaligus penegasan peran kemanusiaan NU. Pada Desember 2025, PBNU memobilisasi relawan, logistik, dan dana miliaran rupiah untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sembari terus mengakselerasi implementasi MBG.

Hingga akhir tahun, puluhan SPPG telah beroperasi aktif dan ratusan lainnya dalam tahap persiapan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa sinergi ini merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan NU.

“NU tidak memposisikan diri sekadar sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra yang bekerja bersama pemerintah untuk memastikan kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Ia menambahkan, kolaborasi ulama dan umara harus diterjemahkan dalam kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah dinamika internal organisasi pada akhir tahun, PBNU juga berhasil menempuh jalan islah berkat bimbingan para kiai sepuh, menjaga soliditas organisasi dan keberlanjutan agenda pelayanan umat.

Baca juga: Survei Kemenag–Alvara: Gen Z Paling Toleran Dibanding Milenial dan Gen X

Menatap 2026, PBNU memproyeksikan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berdampak luas—mulai dari perluasan MBG, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, peningkatan kualitas SDM, hingga konsistensi NU sebagai penyangga stabilitas sosial dan kebangsaan.

“Dengan fondasi sinergi yang telah terbangun sepanjang 2025, kami optimistis kerja bersama NU dan pemerintah akan semakin kokoh dalam mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Gus Yahya.