MUI: Jangan Gunakan Kekerasan Jika Temukan Indikasi LGBT pada Anak, Harus Dirangkul

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orangtua dan keluarga tidak menggunakan kekerasan fisik apabila menemukan indikasi orientasi seksual menyimpang seperti LGBT pada anak.

MUI menilai keluarga menjadi benteng pertama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anak melalui pendekatan yang lebih humanis.

Karena itu, dialog, kepekaan orangtua, dan dukungan emosional dinilai lebih penting daripada tindakan yang bersifat menghukum.

Baca juga: Ketua MUI Bidang Fatwa Sebut Orientasi Seksual Sesama Jenis Bukan Fitrah, Minta Ada Rehabilitasi

MUI juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk mencegah berbagai persoalan sosial sejak dini.

MUI Minta Orangtua Rangkul Anak, Bukan Menghukum Fisik

Dilansir dari laman MUI, Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Siti Ma'rifah, mengaku prihatin terhadap tingginya angka kasus LGBT di Indonesia saat ini.

Baca juga: Waketum MUI: Jangan Normalisasi LGBT, Masyarakat Harus Bersuara

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan di lingkungan keluarga harus mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif, bukan penghakiman.

"Harus dirangkul ya, jadi sebetulnya saya lebih cenderung tidak menghukum secara fisik. Artinya, yang tidak memengaruhi yang lainnya. Jadi ini harus dibina bahwa ini harus dilakukan pembimbingan agar orientasinya itu sesuai dengan fitrahnya," ujar Siti Ma'rifah kepada MUI Digital, Selasa (23/6/2026) di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya, keluarga perlu lebih peka dalam membaca perubahan perilaku anak sejak dini.

Jika orangtua menemukan indikasi awal, seperti anak laki-laki yang menunjukkan kecenderungan berperilaku feminin, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan pendampingan dan dukungan secara psikologis.

Siti Ma'rifah mengatakan keluarga tidak perlu menangani persoalan tersebut seorang diri apabila merasa tidak mampu memberikan pendampingan secara optimal.

Menurut dia, bantuan dari psikolog maupun tokoh agama dapat menjadi bagian dari proses pembimbingan.

"Kita semestinya sudah peka. Apabila sudah ada indikasi itu, segera rangkul. Kemudian kalau kita tidak mampu, harus dengan psikolog ataupun juga ahli agama yang membimbing," lanjutnya.

Fenomena Fatherless Dinilai Jadi Salah Satu Faktor

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI itu juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dinilainya berkontribusi terhadap maraknya fenomena LGBT adalah rapuhnya ketahanan keluarga akibat kondisi fatherless, yakni ketika figur ayah tidak hadir secara emosional maupun fungsional dalam pengasuhan anak.

"Termasuk karena banyak juga LGBT disebabkan tidak hanya berkaitan dengan orientasi seksual, tapi lebih banyak juga karena adanya fatherless, di mana figur ayah tidak ada. Sehingga kemudian kecenderungan untuk orientasi seksual ini tidak sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa konsep Madrasatul Ula atau sekolah pertama bagi anak tidak hanya bertumpu pada peran ibu, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab besar seorang ayah sebagai kepala keluarga yang memberikan teladan dalam pengasuhan.

MUI Dukung Penegakan Hukum terhadap Gerakan Terorganisir

Meski mendorong pendekatan humanis di lingkungan keluarga, MUI membedakan persoalan individu dengan gerakan yang telah berkembang menjadi komunitas, kampanye terbuka, atau penyelenggaraan kegiatan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Untuk kasus-kasus komunal seperti pesta LGBT yang sempat ditindak aparat kepolisian, Siti menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum secara tegas.

Menurutnya, gerakan yang terorganisasi berpotensi memengaruhi ekosistem sosial dan mengancam keberlanjutan bangsa.

"Kalau sudah kemudian menjadi sebuah gerakan, ini persoalannya berbeda lagi. Karena itu beberapa waktu lalu (aparat) melakukan tindakan, karena itu sudah dalam tahap membuat satu komunitas yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Penguatan Ketahanan Keluarga Dinilai Sangat Penting

MUI berharap penguatan ketahanan keluarga di Indonesia dapat terus ditingkatkan, mencakup aspek psikologis, agama, kesehatan, hingga ekonomi.

Upaya tersebut dinilai penting karena keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi fondasi ketahanan bangsa.

"Kalau keluarga ini kuat, maka negara kuat. Kalau keluarga ini runtuh, maka negara karam," pungkasnya.