MUI Apresiasi Prabowo Jalankan Ekonomi Kerakyatan, Sebut Baru Kali Ini Presiden Tegas Terapkan Pasal 33 UUD 1945

KOMPAS.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya menjalankan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

MUI bahkan menilai baru pada era kepemimpinan Prabowo terdapat komitmen yang sangat jelas untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

"Atas nama MUI, kami menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas sikap pemerintah yang sangat jelas keinginannya untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, yaitu tentang ekonomi kerakyatan. Sejak negara Indonesia berdiri, baru kali ini kita memiliki Presiden yang sangat jelas sikapnya melaksanakan Pasal 33 ini sebagai wujud kemandirian bangsa," ujar Kiai Anwar.

Baca juga: MUI Usul Danantara Syariah: Konsolidasi Ekonomi Umat Indonesia

MUI Minta Tata Kelola Bersih dari Korupsi

Meski mengapresiasi arah kebijakan pemerintah, MUI mengingatkan bahwa pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kiai Anwar menegaskan, praktik korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan kewenangan harus diberantas agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh integritas para penyelenggara negara.

Dorong Penguatan Ekonomi Syariah Nasional

Dalam kesempatan tersebut, MUI juga menyoroti pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, implementasinya dinilai masih belum optimal.

Karena itu, MUI mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem ekonomi syariah yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

AI dan Digitalisasi Harus Jadi Sarana Dakwah

Selain isu ekonomi, Kiai Anwar mengajak umat Islam memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai media dakwah yang membangun karakter bangsa.

Menurutnya, teknologi merupakan keniscayaan yang membawa manfaat besar apabila digunakan secara bijak.

"Penggunaan alat komunikasi dan digitalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Manfaatnya besar, tetapi mudaratnya juga tidak kecil. Kita ingin digitalisasi dan AI ini diisi sebesar-besarnya dengan dakwah untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah," katanya.

MUI Apresiasi Pemerintah Masukkan LGBT sebagai Ancaman Ketahanan Nasional

Dalam pidatonya, Ketua Umum MUI juga kembali menegaskan penolakan terhadap praktik LGBT di Indonesia karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama dan merendahkan harkat serta martabat manusia.

MUI mengapresiasi langkah pemerintah yang memasukkan isu LGBT ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional.

Kemajuan Bangsa Harus Berlandaskan Akhlak

Kiai Anwar mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan kecerdasan bangsa tidak akan membawa manfaat apabila tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan penguatan moral.

Menurut ulama asal Kediri tersebut, berbagai persoalan seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba merupakan bukti pentingnya pembangunan karakter dalam kehidupan berbangsa.

"Akan hancur bangsa ini, betapapun hebat teknologi dan kecerdasan kita, kalau tidak ada kepedulian terhadap pentingnya takut kepada Allah SWT. Akibatnya narkoba dan korupsi merajalela. Mari kita kawal bangsa ini melalui kerja sama ulama dan umara menuju Indonesia maju dan modern yang tetap berlandaskan akhlakul karimah," ujarnya.

KUII VIII Bahas Agenda Strategis Keumatan

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII mengusung tema "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat" dan berlangsung pada 24–26 Juli 2026.

Forum nasional tersebut menghadirkan 12 sidang pleno yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, teknologi digital, hingga persoalan kebangsaan.

Baca juga: MUI Canangkan Jihad Digital: Waspada Belajar Agama dari AI Tanpa Guru

Pembukaan kongres dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Kepala BRIN Prof. Arief Satria, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Ketua BPKH Fadlul Imansyah, Ketua Baznas Sodik Mudjahid, serta para duta besar negara sahabat dari Arab Saudi, Palestina, Iran, Qatar, Yaman, dan Malaysia.