Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia tidak meraih Labbaitum Award pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, meski menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
Labbaitum Award merupakan penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada negara, lembaga, dan penyelenggara yang dinilai memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai, kegagalan meraih penghargaan tersebut perlu menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada tahun mendatang.
"Padahal Indonesia adalah negeri pengirim jemaah terbesar namun tidak mendapat penghargaan dalam kategori apa pun," kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Baca juga: Indeks Kepuasan Layanan Haji 2026 Catat Rekor Tertinggi, Ini Survei Lengkapnya
Menurut Mustolih, Labbaitum Award perlu menjadi salah satu perhatian Kemenhaj dalam penyelenggaraan haji berikutnya.
Penghargaan tersebut, kata dia, dapat menjadi salah satu tolok ukur transformasi tata kelola dan kualitas layanan haji Indonesia di tingkat internasional.
Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain kualitas dan performa layanan operasional haji, manajemen jemaah, inovasi teknologi dan digitalisasi layanan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, kepatuhan terhadap regulasi Arab Saudi, serta kepuasan jemaah.
"Tahun mendatang Labbaitum Award harus menjadi concern utama, karena penghargaan tersebut menjadi legitimasi transformasi tata kelola di kancah dunia internasional," ujarnya.
Baca juga: Kemenhaj Awasi Transisi Aset, Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Dini
Belum diraihnya Labbaitum Award terjadi ketika hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap penyelenggaraan haji Indonesia tergolong sangat baik.
Berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI), tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan haji 2026 mencapai 83,28 persen.
Angka tersebut merupakan gabungan Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 persen dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85 persen. Survei melibatkan 14.800 responden.
Komnas Haji mengapresiasi capaian tersebut, terlebih penyelenggaraan haji tahun ini menjadi tugas besar bagi Kemenhaj sebagai kementerian yang baru dibentuk.
Mustolih menilai capaian itu menunjukkan upaya perbaikan tata kelola dan koordinasi dalam penyelenggaraan haji.
Sejumlah layanan juga mengalami peningkatan. Indeks layanan transportasi naik 4,03 poin menjadi 83,13, sedangkan layanan konsumsi meningkat 4,85 poin menjadi 81,16.
Namun, Mustolih mengingatkan capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan dalam penyelenggaraan haji telah terselesaikan.
Komnas Haji mencatat sejumlah persoalan yang masih terjadi selama penyelenggaraan haji 2026.
Di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), misalnya, masih ditemukan antrean toilet, pendingin udara atau AC yang tidak berfungsi, distribusi konsumsi yang tersendat, serta tenda yang dihuni melebihi kapasitas.
Keterbatasan area di Mina menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan kepadatan jemaah.
Komnas Haji mengusulkan agar ke depan dipertimbangkan pemindahan jemaah Indonesia dari zona D ke zona C meskipun pilihan tersebut memiliki konsekuensi terhadap biaya.
"Intinya, sepanjang kawasan Mina belum dilakukan perombakan oleh otoritas Arab Saudi, persoalan kepadatan akan terus menjadi tantangan," kata Mustolih.
Persoalan lain adalah ketepatan waktu penerbangan, terutama ketika pemulangan jemaah ke Indonesia.
Komnas Haji mencatat terdapat penerbangan yang mengalami keterlambatan hingga lebih dari enam jam. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani jemaah yang sudah kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah haji.
Komnas Haji juga menerima keluhan mengenai akomodasi jemaah di Sektor 10 kawasan Aziziyah, khususnya Hotel Al-Hidayah.
Hotel tersebut dikeluhkan karena kondisi bangunannya yang sudah tua dan berjarak sekitar 13 kilometer dari Masjidil Haram.
Jarak tersebut membuat waktu perjalanan jemaah menuju Masjidil Haram lebih panjang dibandingkan jemaah yang menempati akomodasi di lokasi lain.
Komnas Haji meminta pemerintah mempertimbangkan pilihan hotel lain pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Catatan lainnya berkaitan dengan kesehatan jemaah. Sebanyak 350 jemaah Indonesia tercatat meninggal dunia pada penyelenggaraan haji 2026.
Mustolih mengatakan, angka tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih tergolong tinggi. Peningkatan jumlah jemaah yang meninggal terutama terjadi setelah fase Armuzna.
Komnas Haji pun mendorong pengetatan istitha'ah kesehatan, khususnya bagi calon jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi.
Kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak juga disarankan untuk dievaluasi agar tidak menambah kelelahan jemaah, termasuk kegiatan city tour.
Selain pelayanan terhadap jemaah, Komnas Haji menyoroti sistem daring untuk rekrutmen petugas haji yang dinilai belum cukup andal. Sistem tersebut disebut beberapa kali mengalami gangguan ketika diakses ribuan peserta secara bersamaan.
Mustolih berharap hasil indeks kepuasan BPS tidak membuat Kemenhaj cepat berpuas diri.
"Hasil indeks kepuasan jemaah yang dirilis oleh BPS tidak membuat Kemenhaj cepat puas dan membusungkan dada, namun menjadi motivasi agar penyelenggaraan ibadah haji terus membaik. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dan diperhatikan secara serius," kata Mustolih.
Menurutku judul yang kamu pilih sudah kuat, karena ada unsur paradoks: Indonesia mengirim jemaah terbanyak, tetapi tidak mendapat penghargaan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang