
NAHDLATUL Ulama itu lahir jauh sebelum Republik ini menjejakkan kakinya di bumi nusantara. Usianya matang, akar sejarahnya menghujam kuat di bilik-bilik pesantren. Pilihan PBNU menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai gelanggang Muktamar ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 adalah langkah kembali ke akar sejarah.
Tambakberas adalah tanah tempat Mbah Wahab Chasbullah memupuk gagasan kebangsaan dan keagamaan yang lentur sekaligus kokoh. Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren.
Maka, istana—dalam hal ini Presiden— sepaham penulis, sama sekali tidak ikut campur, tidak mengintervensi, dan tidak terlibat dalam pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa.
Baca juga: Muktamar Ke-35 di Jombang dan Blueprint Abad Kedua: Pesantren Transformatif dan Penyiapan SDM Unggul
Sikap tegas ini bukan sekadar basa-basi politik atau pembelaan diri. Ini adalah sikap dasar yang lahir dari rasa hormat yang mendalam. Istana sangat mengerti posisi. Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya.
Bagi pemerintah, NU adalah jangkar. Ia bukan sekadar mitra strategis dalam urusan pembangunan fisik, melainkan penentu arah moral bangsa. Ketika politik elektoral sering kali bising dan mengaburkan nalar, suara dari pesantrenlah yang menjadi pengingat yang jernih. NU adalah tiang utama civil society di Indonesia. Jika tiang ini ikut digoyang oleh syahwat politik kekuasaan, runtuhlah atap moral bangsa ini.
Oleh karena itu, sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang bergerak di bawah tanah, berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana. "Sudah dapat restu," katanya. Atau, "Ini titipan Pusat," bisiknya.
Maka, sudah saatnya mereka yang gemar mengklaim sepihak, lalu mengaku-ngaku mendapat "restu Istana" untuk maju sebagai pemimpin NU agar segera berhenti. Klaim semacam itu bukan hanya kurang etis, tetapi juga bisa menganggu akal sehat umat dan marwah para kiai, dan juga menodai marwah dan kehormatan Presiden.
Sekali lagi, siapapun itu, sudah sewajarnya berhenti menjual nama Presiden demi syahwat kekuasaan personal. Begitu juga bagi para provokator yang sengaja mengembuskan isu intervensi untuk mengeruhkan suasana: berhentilah. Jangan mengerdilkan forum suci para ulama ini menjadi sekadar arena perebutan pengaruh politik praktis.
Apalagi jika figur yang dijajakan itu, mohon maaf, jauh dari harapan umat. Dinilai kurang kapasitas dan tidak mempunyai rekam jejak yang memadai dalam menahkodai ormas terbesar di dunia ini. Jangankan menyatukan umat, memimpin kelompoknya sendiri dari godaan ambisi saja belum bisa dinyatakan lulus.
Dalam tradisi pesantren, kita mengenal kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim karya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Di dalamnya, beliau mengutip sebuah pesan kuat yang sangat relevan dengan situasi ini:"Man thalaba al-riyasata fadhahahu Allahu." (Siapa yang ambisius mengejar jabatan kepemimpinan, maka Allah akan menghinakannya).
Kekuasaan di NU itu bukan untuk direbut (dithalab), melainkan sebuah amanah berat yang digotong bersama atas dasar khidmah (pengabdian). Ketika seseorang belum mumpuni secara kapasitas, namun memaksakan diri maju dengan cara menunggangi klaim "restu Istana", ia sebenarnya sedang meruntuhkan wibawanya sendiri di hadapan para kiai sepuh.
Baca juga: Tokoh NU Banten Dorong PBNU Kembali ke Khittah, Sebut Pengurus Harus Jadi Pelayan Ulama
Muktamar di Tambakberas harus menjadi panggung yang gembira, bersih dari transaksional, dan bermartabat. Biarlah para kiai sepuh di jajaran Syuriyah dan para muktamirin yang membawa mandat akar rumput yang menimbang dan memutuskan dengan nurani jernih.
Saya sebagai orang yang mencintai NU dan bukan bagian dari timses manapun, hanya ingin NU menjadi lebih baik kedepannya. Semata karena tantangan besar kini berada didepan mata nahdliyin
Ketika Istana memilih menghormati NU dari kejauhan dengan cinta dan proporsionalitas, maka elemen-elemen di luar sana mestinya tahu diri: jangan mengotori kesucian muktamar dengan dagang pengaruh yang stensilan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang