Ikhtiar Pemerataan Pendidikan 3T, Pemerintah Siapkan Listrik untuk 9.544 Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 9.544 satuan pendidikan di Indonesia belum dapat dilayani jaringan listrik PLN yang tersedia saat ini.

Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif penyediaan listrik, termasuk tenaga surya berbasis baterai dan sistem off-grid.

Ketersediaan listrik dibutuhkan untuk mendukung Program Digitalisasi Pembelajaran, terutama penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) di sekolah-sekolah, termasuk yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga: Pascagempa NTT, 300 Tempat Ibadah dan 112 Fasilitas Pendidikan Keagamaan Mulai Ditangani

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, penyediaan perangkat digital perlu dibarengi kesiapan infrastruktur pendukung agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi. Di sinilah sinergi Kemendikdasmen, Kementerian ESDM, dan PLN menjadi sangat penting,” ujar Fajar dalam rilisnya, Rabu (2/9/2026).

227.365 Sekolah Butuh Dukungan Kelistrikan

Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan.

Jumlah tersebut terdiri dari 26.162 satuan pendidikan yang membutuhkan penyambungan baru dan 201.203 satuan pendidikan yang memerlukan penambahan daya.

Pada 2026, kebutuhan Papan Interaktif Digital mencapai sekitar 713.000 unit dengan kebutuhan daya sekitar 2.200 hingga 3.500 VA.

Fajar mengatakan, kondisi tersebut membuat penyediaan listrik menjadi bagian penting dari digitalisasi pembelajaran.

“Pak Menteri Abdul Mu’ti terus mengingatkan agar digitalisasi pembelajaran tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi benar-benar memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran,” kata Fajar.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan seluruh ekosistem pendukung tersedia agar perangkat yang telah dikirim ke sekolah benar-benar dapat digunakan.

Baca juga: Pendidikan dan Jatuh Bangunnya Peradaban, Bagaimana Peran Guru?

Sejalan dengan Semangat Islam

Upaya membuka akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil juga sejalan dengan perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT menyebut akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Semangat tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh ilmu perlu dibuka seluas mungkin, termasuk bagi anak-anak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Tenaga Surya untuk Sekolah yang Belum Terjangkau PLN

Perhatian khusus diberikan kepada 9.544 satuan pendidikan yang belum dapat dilayani jaringan PLN eksisting.

Untuk sekolah-sekolah tersebut, pemerintah tengah membahas alternatif penyediaan listrik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah penggunaan tenaga surya berbasis baterai. Pemerintah juga mempertimbangkan sistem off-grid atau kelistrikan yang dapat beroperasi tanpa terhubung dengan jaringan listrik utama.

Kemendikdasmen membahas kebutuhan tersebut bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN.

Disinergikan dengan Program Listrik Desa

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kebutuhan listrik sekolah dapat disinergikan dengan Program Listrik Desa (Lisdes) Kementerian ESDM.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyambungan listrik ke fasilitas pendidikan sekaligus mengoptimalkan program yang telah berjalan.

“Kita menyinergikan Program Listrik Desa dengan kebutuhan digitalisasi pembelajaran. Sampai 2029 kami menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik,” ujar Yuliot.

Menurut dia, sejumlah fasilitas pendidikan perlu mendapatkan percepatan penyambungan listrik.

“Tentu ada sarana-sarana pendidikan yang perlu mendapat percepatan penyambungan listrik. Dengan sinergi antarkementerian dan lembaga, percepatan yang dibutuhkan Kemendikdasmen dapat kami dukung,” kata Yuliot.

Fajar berharap kerja sama Kemendikdasmen, Kementerian ESDM, dan PLN dapat mempercepat penyediaan listrik bagi sekolah yang membutuhkan, terutama di daerah 3T.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur diperlukan agar anak-anak yang tinggal di pelosok mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan transformasi pembelajaran.

“PHTC Presiden Prabowo akan semakin menjangkau pelosok negeri sehingga anak-anak di daerah 3T memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati transformasi pembelajaran,” tutur Fajar.