Stafsus Menag Bantah Gontor Tegur Prabowo lewat Surah Al-Ahzab

KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar membantah narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui lantunan Surah Al-Ahzab ayat 70-73.

Ia menegaskan lantunan ayat tentang perintah berkata benar atau qaulan sadida tersebut merupakan doa dan nasihat bagi pemimpin.

Baca juga: Dari Gontor ke Universitas Darunnajah, Jejak Pendidikan Pesantren di Ibu Kota

Stafsus Menag Bantah Gontor Tegur Prabowo

Dilansir dari Antara, Gugun mengatakan tulisan berjudul “Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran” beredar luas di media sosial dengan mencatut nama Pondok Modern Darussalam Gontor.

Menurut dia, tulisan tersebut menggunakan nama Gontor untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai narasi yang mengaitkan lantunan Surah Al-Ahzab dengan teguran kepada Presiden Prabowo tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.

Baca juga: Didirikan Alumni Gontor pada 1959, Baitul Arqom Jember Jaga Tradisi Pendidikan Empat Generasi

“Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat,” ujar Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Gugun menjelaskan, lantunan Surat Al-Ahzab merupakan doa dan nasihat universal bagi pemimpin agar senantiasa berkata benar. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk teguran atau sindiran kepada Presiden Prabowo.

“Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara. Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelintir penulis liar itu,” ujarnya.

Gugun Paparkan Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Gugun juga menilai istilah qaulan sadida tidak tepat dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepada masyarakat.

Ia kemudian menyampaikan sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang menurutnya menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satunya adalah pengambilalihan sekitar lima juta hektare kawasan hutan negara yang menurut Gugun selama ini dikuasai secara ilegal.

“Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, lima juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo,” katanya.

Gugun juga menyinggung penanganan perkara dugaan mafia minyak dan gas bumi yang dikaitkannya dengan Mohammad Riza Chalid.

“Soal mafia migas, siapa yang berani menyentuh Riza Chalid dan keluarganya selama ini? Tidak ada. Semua takut. Hanya di era Presiden Prabowo, mafia migas itu dikejar habis-habisan, aset-asetnya di luar negeri diburu, orangnya ditetapkan tersangka,” ujarnya.

Gugun Soroti Penindakan Korupsi Program MBG

Selain perkara hukum dan migas, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi dalam program tersebut menunjukkan pemerintah tidak memberikan perlindungan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.

“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” katanya.

Gugun juga menyebut upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo.

“Di bawah komando Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan dan mengembalikan aset negara hasil korupsi hingga puluhan triliun rupiah. Triliunan itu kembali ke kas negara untuk pembangunan,” ujarnya.

Program Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Di bidang pendidikan, Gugun menilai sejumlah program pemerintah menunjukkan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, program pendidikan gratis, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, agar mereka bisa sekolah bagus dan makan bergizi. Ada program kuliah gratis, ada Makan Bergizi Gratis untuk puluhan juta anak,” katanya.

Rencana Pengelolaan Dana Umat

Gugun juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait toleransi beragama dan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.

Menurut dia, lembaga tersebut dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi umat.

“Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat,” ujarnya.

Gugun mengatakan rencana tersebut ditargetkan dapat mengelola potensi dana umat hingga Rp1.000 triliun per tahun.

Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tulisan yang mengatasnamakan agama dan mengkritik pemerintah tanpa menyertakan data.

“Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian,” kata Gugun.