Gontor Dituding Tegur Prabowo lewat Al-Ahzab, Stafsus Menag: Itu Doa, Bukan Tamparan

KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar membantah narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui pembacaan Surah Al-Ahzab ayat 70-73.

Narasi tersebut muncul setelah Surah Al-Ahzab yang memuat pesan tentang perintah berkata benar atau qaulan sadida dibacakan dalam rangkaian Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, pada 19 September 2026.

Gugun menyebut tulisan berjudul "Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran" yang beredar di media sosial telah mencatut nama besar Gontor dan mengaitkan pembacaan ayat tersebut dengan kritik terhadap Presiden Prabowo.

"Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat," ujar Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Baca juga: Stafsus Menag Bantah Gontor Tegur Prabowo lewat Surah Al-Ahzab

Menurut Gugun, pembacaan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 tidak ditujukan sebagai teguran khusus kepada Presiden Prabowo. Ia menyebut kandungan ayat tersebut sebagai doa dan nasihat yang bersifat universal bagi setiap pemimpin.

"Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara. Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelintir penulis liar itu," kata Gugun.

Berdasarkan laporan mengenai acara tersebut, pembacaan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 memang menjadi bagian dari rangkaian Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor. Acara tersebut diawali dengan lagu Indonesia Raya dan Hymne "Oh Pondokku", kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Qur'an dan doa bersama.

Prabowo hadir langsung dalam acara tersebut dan dalam kesempatan yang sama meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor.

Gugun Kaitkan dengan Pesan Qaulan Sadida

Gugun juga menilai istilah qaulan sadida tidak tepat digunakan untuk membangun tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepada masyarakat.

Ia kemudian menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satunya adalah langkah pemerintah mengambil kembali sekitar lima juta hektare kawasan hutan negara yang menurut Gugun selama ini dikuasai secara ilegal.

"Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, lima juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo," ujarnya.

Gugun juga menyinggung penanganan perkara dugaan mafia minyak dan gas bumi yang dikaitkan dengan Mohammad Riza Chalid.

"Soal mafia migas, siapa yang berani menyentuh Riza Chalid dan keluarganya selama ini? Tidak ada. Semua takut. Hanya di era Presiden Prabowo, mafia migas itu dikejar habis-habisan, aset-asetnya di luar negeri diburu, orangnya ditetapkan tersangka," katanya.

Soroti Penindakan Dugaan Korupsi MBG

Selain perkara migas, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi dalam program tersebut menunjukkan pemerintah tidak memberikan perlindungan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.

"Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu," ujar Gugun.

Ia juga menyebut upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum pemerintahan Prabowo.

"Di bawah komando Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan dan mengembalikan aset negara hasil korupsi hingga puluhan triliun rupiah. Triliunan itu kembali ke kas negara untuk pembangunan," katanya.

Sebut Program Pendidikan dan Dana Umat

Di bidang pendidikan, Gugun menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, program pendidikan gratis, serta program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, agar mereka bisa sekolah bagus dan makan bergizi. Ada program kuliah gratis, ada Makan Bergizi Gratis untuk puluhan juta anak," ujarnya.

Gugun juga menyinggung kebijakan pemerintah mengenai toleransi beragama serta rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.

Menurut dia, lembaga tersebut dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan seperti wakaf, infak, dan sedekah guna mendukung kemandirian ekonomi umat.

"Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat," kata Gugun.

Baca juga: Dari Gontor ke Universitas Darunnajah, Jejak Pendidikan Pesantren di Ibu Kota

Ia mengatakan potensi dana umat yang akan dikelola melalui lembaga tersebut ditargetkan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Gugun pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tulisan yang mengatasnamakan agama, terutama jika kritik terhadap pemerintah tidak disertai data.

"Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian," ujarnya.