Kemenag Ajak Kiai hingga Penghulu Jadi Agen Bansos 2027

KOMPAS.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengajak kiai, penghulu, penyuluh agama, guru, dosen, hingga tokoh masyarakat untuk menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna membantu masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2027.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, keterlibatan tokoh agama dan aparatur Kemenag diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Kami mengajak seluruh ASN dan keluarga besar Kementerian Agama, mulai dari guru, dosen, penyuluh agama, penghulu, pembimas, hingga santri, kiai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, untuk berpartisipasi menjadi agen Perlindungan Sosial,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Baca juga: Menag Ajak Masyarakat Jadi Agen Perlinsos, Ini Cara Daftarnya

Menurut Abu Rokhmad, Kemenag memiliki jaringan kelembagaan yang luas hingga ke daerah melalui instansi vertikal. Jaringan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Ia berharap keterlibatan keluarga besar Kemenag tidak hanya terbatas pada tugas-tugas pelayanan keagamaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.

Abu Rokhmad secara khusus mengajak para tokoh agama dan masyarakat untuk memulai gerakan kepedulian dari lingkungan terdekat.

“Mari bergerak bersama. Jangan biarkan tetangga kita terpuruk karena kemiskinan ekstrem, sakit, atau putus sekolah tanpa ada perhatian dari kita. Kita bergerak dengan ikhlas, jujur, dan penuh dedikasi demi menjaga kemaslahatan umat dan martabat kemanusiaan,” katanya.

Agen Perlinsos Bantu Warga Daftar Bansos

Sementara itu, Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Tri Wahyuni menjelaskan, agen Perlinsos memiliki peran sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.

Melalui portal Perlinsos, agen dapat membantu masyarakat dalam proses registrasi maupun pengajuan sanggah.

Selain membantu pendaftaran, agen juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin melakukan registrasi secara mandiri.

Menurut Tri, pendaftaran mandiri dapat dilakukan oleh masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan telepon seluler.

Dengan demikian, keberadaan agen tetap diperlukan, baik untuk mendampingi warga yang membutuhkan bantuan langsung maupun memberikan pemahaman mengenai mekanisme pendaftaran.

“Jadi, baik skema mandiri maupun skema agen tetap ada tugas bagi agen,” ujar Tri.

Tri berharap para agen memulai pendampingan dari lingkungan terdekat, khususnya tetangga atau masyarakat yang diperkirakan memenuhi kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh akses terhadap proses pendaftaran bantuan sosial.

Pendaftaran 2026 untuk Persiapan Bansos 2027

Tri menjelaskan, proses pendaftaran yang dilakukan sepanjang 2026 merupakan bagian dari persiapan penetapan calon penerima bantuan sosial pada 2027.

Karena itu, masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan dari agen Perlinsos dalam proses registrasi maupun pengajuan sanggah melalui portal yang disediakan.

Meski demikian, Tri menegaskan bahwa agen Perlinsos bukan pihak yang menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial.

Agen hanya bertugas membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran masyarakat.

Baca juga: Menag Ajak ASN Kemenag Jadi Agen Perlinsos: Panggilan Iman dan Persaudaraan

Artinya, keterlibatan agen dalam membantu registrasi tidak otomatis menjamin seseorang akan ditetapkan sebagai penerima PKH maupun bantuan sembako.

Tri juga memastikan bahwa partisipasi menjadi agen Perlinsos bersifat sukarela.

Dengan skema tersebut, Kemenag berharap jaringan penghulu, penyuluh agama, guru, dosen, kiai, santri, dan tokoh masyarakat dapat ikut membantu memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.