Timwas DPR Menilai Optimalisasi Produk Pangan RI untuk Haji dan Umrah Bisa Gerakkan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI Nurdin Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah Indonesia di Makkah dan Madinah, Arab Saudi.

Menurut dia, besarnya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun membuat sektor konsumsi haji dan umrah memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi pasar strategis bagi petani, nelayan, UMKM, hingga koperasi nasional.

Baca juga: Tata Cara Mandi Sunnah Idul Adha 2026 Lengkap dengan Niat & Waktunya

Namun, hingga kini pasokan bahan pangan untuk katering jamaah masih banyak bergantung pada produk impor dari sejumlah negara.

Nilai Ekonomi Konsumsi Haji dan Umrah Capai Rp60 Triliun

Nurdin mengatakan potensi ekonomi dari kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah Indonesia mencapai lebih dari Rp60 triliun per tahun.

Baca juga: Saudi Minta Jamaah Haji Hindari Sinar Matahari Langsung Saat Puncak Haji 2026

Nilai tersebut berasal dari kebutuhan konsumsi jamaah haji reguler dan jamaah umrah Indonesia yang jumlahnya terus meningkat.

"Dengan jumlah jamaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 jamaah, nilainya mencapai Rp60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita," kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Nurdin, perputaran uang dari konsumsi haji dan umrah seharusnya dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Akan tetapi, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pasokan Katering Jamaah Masih Bergantung Impor

Nurdin menilai kebutuhan pangan untuk katering jamaah haji Indonesia masih banyak dipenuhi dari produk impor berbagai negara, seperti Thailand, Vietnam, Brasil, dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Dapur penyedia makanan segar (fresh food) di Arab Saudi umumnya memperoleh komoditas pokok seperti beras, daging ayam, dan ikan melalui importir yang bekerja sama dengan berbagai negara penyuplai.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut menilai sektor logistik dan katering haji serta umrah perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang lebih berpihak kepada produk rakyat dan industri pangan nasional.

"Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur," ucapnya.

Nurdin pada Sabtu (23/5/2026) mengikuti diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Makkah, Arab Saudi. Salah satu pembahasan dalam forum tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan jamaah haji 2026.

"Inti diskusi, bagaimana pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama pengelolaan sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat," ujar dia.