Hilman Latief Ungkap Kunci Ketahanan Keuangan Muhammadiyah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hilman Latief menekankan pentingnya kemitraan strategis dan sinergi usaha untuk memperkuat ketahanan bisnis serta keuangan Muhammadiyah.

Menurutnya, pengembangan usaha tidak harus selalu bertumpu pada kepemilikan penuh oleh persyarikatan. Kerja sama dengan pelaku bisnis, termasuk warga Muhammadiyah, dapat menjadi jalan untuk mengembangkan potensi ekonomi organisasi.

“Tidak semuanya harus full ownership, tapi sinergi. Nah inilah satu contoh bagaimana sebetulnya industri kreatif itu bisa kita bangun,” ujar Hilman dikutip dari kanal Muhammdiyah, Selasa (27/10/2026).

Baca juga: PP Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Resmi soal Karhutla, Desak Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan

Forum tersebut diselenggarakan Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (LPEK) PP Muhammadiyah untuk memperkuat kolaborasi dan menggerakkan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif di lingkungan persyarikatan.

Hilman mengatakan, perubahan pola pengelolaan ekonomi dan industri kreatif diperlukan untuk menjaga ketahanan ekosistem bisnis serta keuangan organisasi pada masa mendatang.

Sinergikan usaha milik warga

Hilman menyebut warga Muhammadiyah memiliki beragam usaha dan potensi bisnis yang tersebar di berbagai daerah.

Potensi tersebut perlu disinergikan dengan lebih baik, baik antarlembaga maupun melalui kerja sama dengan lembaga resmi di lingkungan Muhammadiyah.

Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga dan penguatan lembaga.

“Kegiatan ekonomi ini sejatinya untuk Mensejahterakan warganya, mensejahterakan lembaganya. Kita sebenarnya mahzhab bisnisnya full ownership harus milik kita semua dan itu pasti lambat perkembangannya,” jelasnya.

Baca juga: Kapan Puasa Ramadan 2027? Ini Tanggalnya Menurut KHGT Muhammadiyah

Untuk menyiasati keterbatasan pola kepemilikan penuh, Hilman mendorong pengembangan kemitraan strategis.

Melalui kerja sama tersebut, usaha milik persyarikatan dapat terhubung dengan bisnis warga yang sudah berjalan.

Peluang bisnis dari haji dan umrah hingga perikanan

Hilman menyoroti sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan, mulai dari layanan perjalanan haji dan umrah, ekspor bumbu makanan khas Indonesia, hingga perikanan.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia membuka peluang bagi Muhammadiyah dan warganya untuk terlibat dalam berbagai sektor usaha.

Potensi tersebut perlu dikelola secara baik, kreatif, dan serius dengan berlandaskan nilai Islam berkemajuan.

Dalam sektor pariwisata, Hilman juga menyoroti keberadaan situs sejarah dan nilai lokal di berbagai daerah yang dapat dikembangkan menjadi destinasi menarik.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy dalam forum yang sama.

Pariwisata membutuhkan dukungan industri kreatif

Hilman menjelaskan, pariwisata tidak dapat berkembang sendiri. Wisata lokal maupun layanan perjalanan haji dan umrah membutuhkan dukungan industri dan ekonomi kreatif sebagai penyuplai kebutuhan sektor tersebut.

Keterhubungan antarsektor itu diperlukan untuk membentuk ekosistem pariwisata yang memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pengembangan pariwisata perlu disertai kerja sama dengan berbagai pelaku usaha pendukung agar manfaat ekonominya semakin luas.

Untuk menindaklanjuti potensi tersebut, Hilman meminta LPEK PP Muhammadiyah segera menyusun pedoman organisasi dan peta jalan pengembangan usaha dengan acuan yang kuat serta terarah.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan badan hukum dalam membangun kerja sama bisnis.

“Buatlah badan hukum yang clear dan sinergi harus diimbangi. Mudah-mudahan ada PT – PT yang menjadi unggulan baik milik persyarikatan Muhammadiyah yang dapat bekerja sama dengan bisnis milik warga persyarikatan Muhammadiyah yang sudah berjalan,” ujarnya.

Melalui kemitraan tersebut, Hilman berharap potensi usaha di lingkungan Muhammadiyah dapat saling mendukung untuk memperkuat lembaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.