Kemenag Dorong Satu Data Nasional Lewat Digitalisasi Layanan Keagamaan

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat langkah transformasi digital melalui pengembangan sistem integrasi data nasional guna mendukung pelayanan keagamaan yang lebih cepat, terhubung, dan efisien.

Upaya tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Abdul Rouf dalam diskusi bertema “Innovate in the Era of All Intelligence” yang digelar Huawei Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Abdul Rouf, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menuntut lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi lebih cepat, termasuk dalam tata kelola data dan pelayanan publik.

Ia mengatakan Kementerian Agama saat ini tengah mempercepat digitalisasi tata kelola di internal kementerian, terutama karena kompleksitas layanan dan jumlah satuan kerja yang sangat besar.

“Kementerian Agama itu satker-nya sangat banyak, lebih dari 4.000 satuan kerja. Karena itu digitalisasi tata kelola menjadi sangat penting,” ujar Abdul Rouf.

Baca juga: Menag Ajak Hidupkan Spirit KH Wahab Hasbullah untuk Perkuat Moderasi dan Kebangsaan

Di sisi lain, ia mengungkapkan Kemenag selama ini juga menghadapi tantangan besar dalam integrasi sistem digital karena banyaknya aplikasi yang berkembang secara terpisah di berbagai unit layanan.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 2.800 aplikasi di lingkungan Kemenag yang digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Karena itu, Kemenag mulai melakukan penyederhanaan sekaligus integrasi sistem agar data dan layanan publik dapat berjalan lebih efektif.

“Nah, kita sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyederhanaan dan kemudian juga kita ingin melakukan beberapa langkah terkait integrasi,” katanya.

Abdul Rouf menilai integrasi data antarkementerian dan lembaga juga menjadi tantangan penting dalam proses digitalisasi pemerintahan di Indonesia.

Ia mengatakan selama ini pertukaran data antarinstansi masih sering terkendala prosedur administratif sehingga memperlambat pelayanan publik.

Padahal, menurut dia, masyarakat membutuhkan layanan digital yang terhubung dari berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, administrasi kependudukan, hingga layanan keagamaan.

“Harus ada sebuah integrasi antara kementerian yang mengurus kebutuhan masyarakat dari lahir sampai meninggal,” ungkapnya.

Baca juga: Menag Nasaruddin: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman bagi Anak

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rouf menjelaskan Kementerian Agama kini mulai memperkuat kebijakan Satu Data Kemenag melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2026.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh pengelolaan data di lingkungan Kemenag berada di bawah koordinasi Pusdatin untuk mempercepat integrasi dan sinkronisasi layanan.

Menurut dia, sistem Satu Data menjadi fondasi penting dalam pengembangan layanan berbasis AI dan digitalisasi birokrasi ke depan.

Selain memperkuat integrasi data, Kemenag juga mulai mengembangkan teknologi AI untuk mendukung berbagai layanan publik, mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, hingga sistem penyuratan digital.

Abdul Rouf mengatakan masyarakat nantinya dapat mengakses layanan berbasis AI melalui sistem percakapan digital, visual interaktif, hingga avatar virtual.

“Nanti masyarakat bisa bertanya dalam bentuk chat, visual, termasuk avatar terkait layanan KUA, zakat wakaf, maupun layanan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Kemenag Ponorogo Tambah Juru Sembelih Halal untuk Ribuan Masjid dan Mushalla

Ia menilai pemanfaatan AI dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat pelayanan masyarakat.

Meski demikian, Abdul Rouf menegaskan pengembangan AI harus tetap memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan perlindungan privasi masyarakat.

Menurut dia, teknologi tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga harus membangun kepercayaan publik.

“Inovasi AI harus fokus tidak hanya pada efisiensi, tetapi juga etika, inklusivitas, dan kepercayaan,” tutur Abdul Rouf.

Selain di layanan publik, transformasi digital juga mulai diterapkan di sektor pendidikan keagamaan. Ia mengungkapkan sejumlah madrasah telah mulai mengenalkan pembelajaran fikih robotik sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi modern.

Dalam forum tersebut, pembahasan juga mencakup perkembangan AI, keamanan siber, transformasi digital nasional, hingga pertumbuhan industri data center di Indonesia.

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian program CSR Huawei bertajuk “Sharing Happiness, Qurban for Indonesia” yang digelar melalui penyaluran hewan kurban ke sejumlah masjid di berbagai kota di Indonesia.

Melalui forum tersebut, Kemenag menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital sekaligus membangun sistem layanan keagamaan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.