Haedar Nashir Ingatkan Pendidikan Jangan Dijadikan Alat Kekuasaan dan Mencari Uang

KOMPAS.com - Pesan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir kepada seluruh pemangku kebijakan di sektor pendidikan, mulai dari pemerintah hingga pengelola satuan pendidikan.

Menurutnya, setiap pihak yang mendapat amanah di bidang pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, orientasi pendidikan harus berpijak pada pengabdian dan visi jangka panjang, bukan kepentingan jabatan maupun keuntungan finansial.

Baca juga: Tanggapan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir soal Film Pesta Babi: Perlu Dialog

Haedar Nashir: Pendidikan Bukan Alat Kekuasaan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau para pemangku kebijakan di bidang pendidikan agar tidak mendasarkan pengabdian mereka pada kepentingan kekuasaan, terlebih lagi kepentingan ekonomi. 

Baca juga: Haedar Nashir Tegas: Rezim Boleh Berganti, Muhammadiyah Tetap Kawal Arah Bangsa

"Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang," kata Haedar di Bantul, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap siapa pun yang diberi amanah sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik kepala dinas, menteri, direktur, maupun kepala sekolah, dapat memegang prinsip tersebut.

"Sampai kapan pun, pendidikan itu bukan urusan jabatan dan kekuasaan, kalau menempatkannya seperti itu, ya keliru," ujarnya.

Menurut Haedar, pengabdian di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang kini menghadapi tantangan semakin kompleks.

"Sekolah dan perguruan tinggi itu bukan jalan mencari uang, kalau ke situ jalannya, nanti bisa dilihat sendiri ujungnya," katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reorientasi cara pandang terhadap pendidikan di Indonesia.

"Di sini lah siapa pun yang mendapat amanah dari pusat sampai bawah harus memahami bahwa ini soal responsibility dalam hal mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Haedar mengatakan Muhammadiyah telah berkontribusi di bidang pendidikan selama lebih dari satu abad melalui pengabdian dalam mendidik anak-anak bangsa, khususnya dari kalangan keluarga menengah ke bawah.

"Itu pengabdian yang luar biasa, apalagi sebelum kemerdekaan, ketika pemerintah belum hadir," katanya.

Soroti Pentingnya Roadmap Pendidikan Jangka Panjang

Haedar menilai dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena setiap pergantian rezim sering kali membuat arah pembangunan pendidikan jangka panjang terputus dan kembali dimulai dari awal.

"Kita tidak punya roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai goals dari pendidikan," ujarnya.

Akibatnya, menurut Haedar, kebijakan pendidikan yang lahir pada setiap pergantian pemerintahan cenderung berorientasi pada kebutuhan praktis dan jangka pendek.

"Itu memang penting, tetapi tidak berjangka panjang," katanya.

Meski demikian, Haedar menilai Indonesia kini telah memiliki arah pembangunan pendidikan jangka panjang melalui visi Pendidikan Emas 2045.

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan strategi berupa reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi pendidikan.

"Itu salah satunya menjadi tugas pemerintah dan para kepala sekolah untuk menerjemahkannya," ujarnya.