Kiai Sepuh Ingatkan Muktamar NU Bebas Intervensi, Minta Prabowo Tindak Pejabat yang Tak Patut

KEDIRI, KOMPAS.com — Para kiai sepuh mengingatkan seluruh peserta Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) atau muktamirin untuk menjaga marwah dan kehormatan jam'iyyah.

Muktamirin juga diminta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab serta tidak terpengaruh tekanan, provokasi, maupun upaya pengondisian selama proses muktamar.

Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).

Baca juga: Muktamar ke-35 NU Pakai Teknologi Canggih, 100 CCTV hingga AI Terhubung WhatsApp

Sejumlah kiai sepuh hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH 'Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu'adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Muhibbul Aman Aly, dan KH Nurul Yaqin Ishaq.

Ma'ruf Amin mengatakan, tausiyah para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali.

Menurut dia, muktamirin memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan. Karena itu, hak tersebut harus digunakan secara bijak.

"Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang," kata Ma'ruf dikutip dari NU Online.

Ia menekankan, pemilihan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan jam'iyyah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca juga: Jelang Muktamar di Jombang, Gus Yahya: Sebenarnya NU Itu Apa?

Muktamirin, kata dia, harus memilih sosok yang dinilai paling mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.

Ma'ruf juga mengingatkan konsekuensi moral apabila seseorang sengaja memilih pemimpin yang dinilai tidak baik, padahal mengetahui ada calon yang lebih baik.

"Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah," ujarnya setelah mengutip sebuah hadis.

Menurut Ma'ruf, pesan tersebut merupakan bagian dari upaya para kiai sepuh menjaga agar Muktamar NU berlangsung sesuai nilai-nilai keulamaan, akhlakul karimah, dan kepentingan jam'iyyah.

Tujuh Pesan Kiai Sepuh

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menghasilkan tujuh poin tausiyah. Pesan itu ditujukan kepada muktamirin, pemerintah, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Tausiyah dibacakan KH Muhibbul Aman Aly.

Pertama, para kiai mengingatkan bahwa NU merupakan jam'iyyah diniyyah ijtima'iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta berpegang teguh pada khittah nahdliyyah.

Karena itu, muktamirin diminta menjaga keluhuran misi, marwah, dan kehormatan jam'iyyah serta menjauhkan muktamar dari tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah.

Kedua, muktamar harus menjadi forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amanah jam'iyyah. Proses musyawarah diminta dilakukan dengan akal sehat, hati jernih, dan akhlak mulia.

Muktamirin juga diminta memilih pemimpin terbaik, mengutamakan kemaslahatan jam'iyyah, memperkuat persatuan, serta menghindari pertikaian.

Minta Proses AHWA Bebas Transaksi dan Tekanan

Ketiga, para kiai menegaskan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) merupakan maqam keulamaan yang kehormatan dan martabatnya harus dijaga.

Karena itu, proses penentuan AHWA diminta tidak dinodai transaksi, tekanan, rekayasa, ataupun cara-cara tidak terpuji yang dapat mencederai kemuliaan ulama.

Keempat, para kiai menegaskan muktamirin merupakan pemegang kedaulatan dalam muktamar.

Hak dan kemerdekaan muktamirin harus dihormati. Tidak boleh ada pengondisian, tekanan, manipulasi, ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan peserta dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.

Serukan Pemerintah Tak Intervensi Muktamar

Kelima, para kiai menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, dan seluruh pihak di luar jam'iyyah untuk menghormati kemandirian NU serta kedaulatan muktamar.

Mereka meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan, pengondisian, maupun intervensi terhadap proses dan keputusan muktamar.

Keenam, para kiai menyampaikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap berada pada posisi menghormati kemandirian NU.

Apabila terdapat menteri atau pejabat lain yang melakukan tindakan tidak patut dan dapat dinilai sebagai intervensi terhadap muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.

"Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU," demikian salah satu poin tausiyah tersebut.

Terakhir, para kiai menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar untuk segera menghentikan tindakannya.

"Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing Nahdlatul Ulama," demikian penutup tausiyah tersebut.