DPR RI Setujui BP Haji Jadi Kementerian, Apa Dampaknya?

KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kesepakatan ini dicapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang berlangsung pada hari Jumat.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa pasal mengenai perubahan tersebut telah disetujui sesuai dengan harapan DPR RI.

Baca juga: DPR Usulkan Struktur BP Haji Sampai Kabupaten Setelah Jadi Kementerian

"Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita," ujar Marwan dilansir dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Marwan juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan urusan haji dan umrah, mengingat kedua hal tersebut masih berada dalam lingkup keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Ia menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan.

"Dan itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Marwan menyampaikan bahwa pembahasan perubahan nomenklatur belum sampai pada struktur kelembagaan, karena Panja belum membahas bab terkait hal tersebut.

Namun, DPR mengusulkan agar struktur kelembagaan kementerian baru tersebut dapat menjangkau hingga tingkat kabupaten.

"Ya, pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekalipun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional," tambahnya.

Baca juga: MUI Didesak Keluarkan Fatwa Haji Hanya Satu Kali

Marwan juga menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dilakukan secara maraton untuk segera diselesaikan.

Ia menambahkan bahwa berbagai usulan DPR terhadap RUU itu akan tetap mempertimbangkan respons dari pemerintah. "Apakah itu diterima oleh pemerintah, nanti kita lihat," pungkasnya.