Munas MUI 2025 Siapkan Fatwa Perpajakan yang Adil dan Tak Menzalimi

Kompas.com, 18 September 2025, 12:15 WIB

Add on Google

Farid Assifa

Editor

Lihat Foto

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh (Dok pribadi Asrorun Niam)(Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh (Dok pribadi Asrorun Niam))

Sumber MUIDigital

KOMPAS.com — Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025 akan membahas isu strategis terkait fatwa perpajakan agar sesuai dengan ketentuan syar’i dan berkeadilan.

Agenda ini menjadi salah satu perhatian utama Komisi Fatwa Munas MUI 2025.

Ketua SC Komisi Fatwa Munas MUI 2025, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa sejumlah kriteria masalah akan difatwakan dalam forum tersebut, mulai dari persoalan fiqhiyah, waqhi’ah (kontemporer), hingga hajat hidup orang banyak yang bersifat strategis di tingkat nasional maupun global.

“Nanti akan kita dalami di dalam konsinyering Pra Munas melalui FGD dengan mengundang para pihak yang memungkinkan memberikan informasi terkait dengan keahlian terhadap masalah-masalah yang memang membutuhkan pandangan ahli,” kata Prof Ni’am dilansir MUIDigital, Rabu (17/9/2025) di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam konteks perpajakan, Prof Ni’am menekankan pentingnya merumuskan sistem yang adil sesuai prinsip syariat.

Untuk itu, pihaknya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga ahli ekonomi.

“Tentu kita mendengar regulator dalam hal ini Kementerian Keuangan, kita dengar DPR, para ahli di bidang keuangan untuk memberikan pandangan dan perspektif. Bagaimana prinsip keadilan di dalam perpajakan itu dapat diwujudkan tanpa harus menzalimi satu dengan yang lainnya,” ujar Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat.

Tahapan menuju Munas MUI 2025, lanjutnya, kini tengah berada pada tahap inventarisasi masalah.

Proses ini melibatkan MUI provinsi serta masukan dari masyarakat luas. Setelahnya, dilakukan diskusi, pengerucutan, hingga terbentuk daftar masalah yang akan dibahas.

“Pada saat Munas MUI 2025 salah satu komisinya ada Komisi Fatwa. Nah, di situlah akan dibahas dan ditetapkan fatwa-fatwa keagamaan,” jelasnya.

Munas MUI 2025 dijadwalkan berlangsung pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Rencananya, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan secara langsung pembukaan forum akbar ulama tersebut.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.