Gus Irfan: Satu Persen Kebocoran Dana Haji Bisa Rugi Rp 200 Miliar

KOMPAS.com – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji.

Ia mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Haji untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebocoran dana.

“Saya sangat mewanti-mewanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran,” kata Gus Irfan usai menghadiri prosesi wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2025), dilansir dari Antara.

Baca juga: Kemenhaj Minta KPK Lakukan Asesmen SDM dan Awasi Layanan Haji

Dana Haji Harus Tepat Sasaran

Menurut Gus Irfan, setiap orang yang bekerja di Kementerian Haji memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan dana haji tersalurkan tepat sasaran.

“Oleh karena itu, aspek kehati-hatian perlu ditekankan dan ditanamkan agar persoalan itu tidak muncul,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebocoran dana haji berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi jamaah calon haji.

“Satu persen pun luar biasa, satu persen itu Rp 200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” tegasnya.

Baca juga: Kemenhaj Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas dari Praktik KKN

Koordinasi dengan KPK untuk Pencegahan

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Haji dan Umrah telah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerja sama ini bertujuan mengawal dan mendampingi penyelenggaraan ibadah haji agar terhindar dari potensi penyelewengan.

Koordinasi tersebut juga mencakup pengecekan dan pelacakan rekam jejak seluruh aparatur yang bertugas di Kementerian Haji.

“Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain, dan yang sudah masuk akan kami minta di-tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari,” jelas Gus Irfan.

Baca juga: Kemenhaj Upayakan Biaya Haji 2026 Turun, BPIH Ditargetkan November

Audiensi dengan KPK

Sehari sebelumnya, pada Jumat (3/10/2025), Gus Irfan melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Pertemuan ini disebut sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi antara Kementerian Haji dan lembaga antirasuah tersebut.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen KPK dalam mendampingi penyelenggaraan haji.

“KPK siap melakukan pendampingan untuk memastikan penyelenggaraan haji bisa lebih maksimal,” kata Cahya.

Ia menambahkan, KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian serta penyelidikan terkait kegiatan haji sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.