ISNU Serukan “Revolusi Pengetahuan” di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

KOMPAS.com - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyerukan perlunya "revolusi pengetahuan" sebagai fondasi baru pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pimpinan Pusat ISNU menilai, kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, atau infrastruktur semata. Lebih dari itu, arah kebijakan nasional harus menempatkan pengetahuan, riset, dan moralitas sebagai motor utama perubahan.

“Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Dr Muhammad Munir, Wakil Ketua Umum PP ISNU, dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: GP Ansor Perkuat Peran Sebagai Penggerak Ekonomi Umat di Akar Rumput

Munir menegaskan, revolusi pengetahuan bukan sekadar jargon, melainkan gerakan kebangsaan yang memadukan ilmu, akhlak, dan amal dalam satu garis perjuangan. Menurutnya, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan intelektual.

ISNU menilai, meski pemerintah telah menunjukkan capaian signifikan di bidang pertahanan, pangan, dan sosial, pembangunan berbasis pengetahuan belum menjadi arus utama kebijakan publik. Banyak kebijakan yang masih bersifat reaktif dan populis, bukan berbasis riset dan data.

“Revolusi pengetahuan menuntut keberanian untuk menata ulang cara kita berpikir tentang pembangunan. Bukan lagi sekadar berapa banyak uang dibelanjakan, tetapi seberapa besar pengetahuan yang dihasilkan,” tegas H Mubasyier Fatah, Bendahara Umum PP ISNU.

Mubasyier menambahkan, ISNU tengah mengembangkan ekosistem digital governance untuk mendorong kemandirian digital Indonesia. Gerakan ini, katanya, merupakan bentuk nyata komitmen ISNU agar digitalisasi di negeri ini tidak sekadar slogan, melainkan berbasis ilmu dan integritas.

Di sisi lain, Sekretaris Umum PP ISNU, Wardi Taufik, menekankan pentingnya kolaborasi nasional antara pemerintah, akademisi, dan ormas intelektual dalam merancang kebijakan publik berbasis pengetahuan.

“Revolusi pengetahuan bukan sekadar tentang kecanggihan, tetapi tentang keberpihakan: kepada rakyat, kepada kemanusiaan, dan kepada masa depan,” ujar Wardi.

Ia menilai, pemerintah perlu memberi ruang partisipasi lebih luas bagi para cendekiawan untuk ikut dalam proses perumusan kebijakan. Kolaborasi lintas sektor, kata Wardi, akan memperkuat fondasi moral dan intelektual bangsa di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan informasi.

Pentingnya Kedaulatan Data

ISNU juga menyoroti perlunya kedaulatan data (data sovereignty), ketahanan siber, dan literasi digital nasional agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi beban sosial.

“Tantangan terbesar ke depan bukan hanya ekonomi atau geopolitik, tapi krisis moralitas digital dan pengetahuan yang dangkal. Ilmu harus dikembalikan ke posisinya yang sakral — sebagai cahaya, bukan alat kekuasaan,” tutur Dr Muhammad Munir.

Melalui gagasan “revolusi pengetahuan”, ISNU mendorong lahirnya sistem pembangunan berbasis kebijaksanaan (wisdom), di mana ilmu dan moral berjalan beriringan. ISNU menawarkan beberapa langkah konkret, antara lain:

• Membangun pusat data kebijakan nasional lintas kementerian.

• Menguatkan riset terbuka (open-source) untuk ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.

• Memberdayakan sarjana di daerah sebagai simpul pengetahuan lokal.

• Mengembangkan teknologi dan kecerdasan buatan berbasis nilai keislaman-humanistik.

“Pemerintah harus berani menjadikan riset dan inovasi sebagai sumber daya strategis bangsa, bukan sekadar pelengkap administratif,” ujar Mubasyier Fatah.

Baca juga: Mantan Menag Said Agil Husin: Al Quran Ingatkan Manusia Merawat Lingkungan

Menutup refleksinya, ISNU berharap satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dapat menjadi momentum untuk mengarahkan kembali pembangunan nasional pada nilai pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.

“ISNU siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pengetahuan nasional yang berlandaskan keilmuan, kebangsaan, kemanusiaan, dan keislaman,” pungkas Wardi Taufik.

ISNU menyerukan “revolusi pengetahuan” di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Pembangunan nasional, kata ISNU, harus berbasis ilmu, moralitas, dan riset, bukan sekadar infrastruktur.