Saudi Perketat Aturan Haji 1447 H, Batas Pengajuan Visa hingga 1 Syawal Tanpa Perpanjangan

KOMPAS.com-Arab Saudi menetapkan batas waktu pengajuan visa haji hingga sebelum 1 Syawal 1447 H tanpa peluang perpanjangan.

Upaya ini sebagai bagian dari pengetatan regulasi penyelenggaraan haji global.

Kebijakan ini ditegaskan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Al-Rabiah, dalam pertemuan tengah tahun dengan lebih dari 100 menteri, mufti agung, dan kepala kantor urusan haji dari negara-negara Islam, beberapa waktu lalu, dilansir dari Saudi Press Agency.

Penetapan tenggat 1 Syawal dimaksudkan mempercepat kesiapan administratif sehingga seluruh layanan jemaah dapat diatur lebih rapi dan terkoordinasi sejak tahap awal.

Baca juga: Kegelisahan Calon Jemaah Haji Akibat Kebijakan Kuota 2026

Target kesiapan lebih cepat dipandang penting untuk mengurangi beban pemrosesan visa yang selama ini menumpuk pada akhir periode pengajuan.

Instruksi ini juga menjadi langkah strategis Saudi dalam menekan praktik haji tanpa izin yang sering memicu gangguan sistem keamanan dan operasional selama puncak haji.

Edukasi publik ditingkatkan melalui kampanye bersama kementerian, kantor haji, dan media guna mengingatkan masyarakat tentang risiko haji ilegal serta bahaya menggunakan visa non-haji.

Salah satu tujuannya, agar publik paham bahwa visa ziarah, kunjungan, atau turis tidak dapat dipakai untuk memasuki area suci selama musim haji.

Baca juga: BPKH Gandeng Buzz ARVR Wujudkan Inovasi Haji Digital

Al-Rabiah meminta setiap negara pengirim jemaah memastikan bahwa masyarakat hanya menggunakan jalur resmi melalui kantor haji terakreditasi.

Sejumlah aturan teknis tambahan juga diumumkan sebagai persyaratan wajib menjelang musim haji 1447 H.

• Kementerian Haji dan Umrah mewajibkan penyelesaian kontrak layanan tenda (camp service) sebelum 15 Rajab 1447 H.
• Akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah wajib diselesaikan sebelum 13 Syaban sebagai bagian dari manajemen kapasitas hunian.
• Pengajuan visa harus masuk sistem sebelum 1 Syawal tanpa pengecualian sehingga tidak ada perpanjangan waktu bagi negara mana pun.
• Pemerintah Saudi juga meminta publikasi kampanye penyadaran untuk melindungi jemaah dari penipuan, biaya tidak resmi, serta informasi palsu.
• Persyaratan baru berupa “sertifikat kemampuan kesehatan” diberlakukan sebagai syarat pengajuan visa dan harus ditandatangani kepala kantor haji serta ketua tim medis.
• Verifikasi sertifikat kesehatan wajib dilakukan melalui platform elektronik Masar sebagai bagian dari penguatan keamanan data.
• Seluruh pembayaran hewan kurban diwajibkan hanya melalui kantor haji resmi dan Saudi Project for the Utilization of Hady and Adahi.
• Kementerian melarang keras transaksi kurban melalui pihak tidak berwenang untuk mencegah penipuan dan menjaga standar syariat.
• Penggunaan kartu Nusuk ditetapkan sebagai syarat wajib untuk masuk ke Masjidil Haram dan seluruh area suci selama pelaksanaan haji.
• Data petugas administrasi, medis, dan media harus mulai diunggah sejak 19 Jumadil Awal dan wajib rampung sebelum 1 Rajab.
• Pemilihan maskapai penerbangan dan pemesanan slot waktu pendaratan diwajibkan selesai sebelum 15 Rajab untuk mendukung kelancaran mobilitas jemaah.
• Seluruh transaksi administratif dan keuangan harus dilakukan melalui platform Nusuk Masar sebagai bagian dari integrasi digital layanan haji.

Baca juga: Kemenhaj RI Buka Rekrutmen Petugas Haji 1447 H/2026 M, Ini Tahapan dan Syaratnya

Al-Rabiah menegaskan bahwa penerapan aturan baru ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat koordinasi global, dan menjaga keselamatan jemaah dari seluruh dunia.

Regulasi ketat tersebut juga mencerminkan komitmen Arab Saudi menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, aman, dan berbasis teknologi.