Aktivis Pro Palestina Akhiri Mogok Makan usai Kontrak Senjata Israel Dibatalkan

KOMPAS.com - Tiga aktivis kelompok Palestine Action yang ditahan di Inggris mengakhiri aksi mogok makan selama 73 hari setelah pemerintah Inggris memutuskan tidak memberikan kontrak besar kepada anak perusahaan produsen senjata Israel, Elbit Systems.

Ketiga aktivis tersebut—Kamran Ahmed (28), Heba Muraisi (31), dan Lewie Chiaramello (22)—menjalani penahanan sambil menunggu proses persidangan.

Dukungan terhadap mereka datang dari kelompok Prisoners for Palestine, yang pada Rabu (waktu setempat) mengonfirmasi bahwa para tahanan telah menghentikan aksi mogok makan di masing-masing penjara tempat mereka ditahan.

Dalam pernyataannya, kelompok pendukung menyebut keputusan menghentikan mogok makan diambil setelah salah satu tuntutan utama mereka tercapai.

Baca juga: Pria Tertua Arab Saudi Wafat Usia 142 Tahun, Nasser Al Wadaei Tinggalkan 134 Keturunan

“Aksi mogok makan para tahanan kami akan dikenang sebagai momen perlawanan murni yang memalukan bagi negara Inggris,” bunyi pernyataan tersebut.

Salah satu dari tiga aktivis, Lewie Chiaramello, diketahui mengidap diabetes tipe 1. Karena kondisi kesehatannya, ia memilih mogok makan secara bergantian, yakni menolak makanan setiap dua hari sekali selama aksi berlangsung.

Empat tahanan lain yang memulai aksi serupa sejak awal November 2025 juga telah lebih dulu menghentikan mogok makan mereka pada bulan sebelumnya.

Seluruh aktivis tersebut memprotes lamanya masa penahanan sebelum sidang, yang dalam beberapa kasus bisa mencapai hampir satu tahun akibat menumpuknya perkara di pengadilan Inggris.

Para pendukung menyatakan bahwa ketujuh aktivis kini menjalani proses pemulihan medis berupa re-feeding treatment di bawah pengawasan dokter, sesuai pedoman penanganan mogok makan di lembaga pemasyarakatan.

Selama aksi berlangsung, kelompok tahanan mengajukan lima tuntutan utama. Di antaranya adalah pencabutan pelarangan terhadap organisasi Palestine Action, penutupan perusahaan pertahanan milik Israel di Inggris, serta perbaikan kondisi dan perlakuan terhadap mereka di penjara.

Keputusan pemerintah Inggris untuk tidak memberikan kontrak pertahanan bernilai sekitar 2,69 miliar dolar AS kepada Elbit Systems UK menjadi sorotan utama.

Harian The Times melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris memilih konsorsium pesaing yang dipimpin Raytheon UK untuk proyek pelatihan militer tersebut.

Menurut Prisoners for Palestine, batalnya kontrak ini merupakan “kemenangan nyata” bagi para aktivis yang mempertaruhkan kondisi fisik mereka untuk menyoroti peran Elbit Systems dalam mendukung operasi militer Israel.

Selama bertahun-tahun, aktivis hak Palestina di berbagai negara menyerukan divestasi dari Elbit Systems, yang dituding memasok senjata bagi militer Israel dalam konflik di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina.

Ketujuh aktivis Palestine Action ditahan atas dugaan keterlibatan dalam aksi pembobolan fasilitas Elbit Systems UK di Filton, dekat Bristol, pada 2024.

Pemerintah Inggris sendiri telah melarang Palestine Action pada Juni tahun lalu berdasarkan Terrorism Act 2000, yang menjadikan dukungan terhadap kelompok tersebut sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga 14 tahun penjara.

Baca juga: Arab Saudi Pasang Sensor Pintar di Masjidil Haram untuk Kendalikan Arus Jamaah

Larangan ini memicu kritik luas dari pegiat HAM dan kebebasan sipil. Sejumlah demonstran ditangkap di berbagai kota Inggris karena menyuarakan dukungan terhadap kelompok tersebut, yang oleh pengkritik disebut sebagai pengetatan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, John McDonnell, turut menyampaikan apresiasinya kepada para aktivis. Dalam unggahan di media sosial, ia memuji dedikasi mereka dan menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan bagi rakyat Palestina serta penghentian keterlibatan industri senjata Inggris akan terus berlanjut.