Kemenhaj Perketat Pengawasan Umrah, Tindaklanjuti Puluhan Aduan Jemaah

KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak jemaah.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek perizinan, operasional, hingga kualitas layanan.

Langkah ini bertujuan memastikan penyelenggaraan umrah berjalan sesuai ketentuan dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Penguatan pengawasan juga menjadi respons atas aduan yang disampaikan publik.

Baca juga: Ke Mana Perginya Kiswah Lama Kabah Setelah Diganti?

Kemenhaj menegaskan setiap laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan umrah ditangani secara serius. Seluruh aduan diproses dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam penanganan laporan, Kemenhaj melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemeriksaan administrasi dan operasional turut dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kemenhaj juga menerapkan sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan kepada penyelenggara.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa pengawasan tidak semata bertujuan mencari kesalahan. Fokus utama pengawasan diarahkan pada perlindungan jemaah dan pemenuhan amanah oleh penyelenggara.

“Umrah adalah ibadah yang sangat sakral. Di balik setiap keberangkatan, ada doa, tabungan, dan harapan besar jemaah. Karena itu, pengawasan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan empati,” ujarnya.

Baca juga: Arab Saudi Bekukan Perusahaan Umrah yang Gagal Sediakan Akomodasi Jamaah

Andi menjelaskan bahwa pengawasan juga bersifat preventif guna mencegah potensi masalah sejak dini. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika aduan muncul.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan saat ada aduan. Saat ini terdapat total 30 aduan, dengan rincian 21 aduan masih dalam proses pemanggilan dan 9 kasus telah selesai. Dari jumlah tersebut, 8 aduan terkait umrah, 9 aduan haji reguler, dan 13 aduan haji khusus,” jelas Andi saat ditemui di Kemenhaj, Selasa (3/2/2026).

Kemenhaj memastikan masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan umrah melalui kanal pengaduan resmi. Pelapor diminta melampirkan identitas PPIU, bukti transaksi, serta kronologi kejadian.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” kata Andi.

Baca juga: Saudi Antisipasi Padatnya Umrah Ramadhan dengan Smart Crowd

Ia menegaskan setiap laporan yang masuk akan diproses secara transparan.

“Tidak ada laporan yang diabaikan,” ujarnya.

Melalui penguatan pengawasan dan optimalisasi layanan pengaduan, Kemenhaj menegaskan komitmen negara untuk terus hadir mendampingi jemaah. Langkah ini diharapkan memastikan ibadah umrah dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, dan penuh ketenangan.