Arab Saudi Bantah Lobi Donald Trump untuk Serang Iran

KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi membantah keras laporan yang menyebut kerajaan tersebut melobi Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, agar melancarkan serangan militer terhadap Iran.

Melalui juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, Fahad Nazer, Riyadh menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendorong perubahan kebijakan AS ke arah konfrontasi militer.

“Kerajaan Arab Saudi konsisten mendukung upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang kredibel dengan Iran,” kata Nazer dalam pernyataan resmi yang diunggah di media sosial.

Baca juga: Bendera Merah Berkibar di Masjid Jamkaran Iran, Simbol Balas Dendam dan Makna Spiritual di Baliknya

Ia menambahkan, dalam seluruh komunikasi dengan pemerintahan Trump, tidak pernah ada lobi agar presiden mengadopsi kebijakan berbeda terhadap Tehran.

Respons atas Laporan The Washington Post

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan The Washington Post yang mengutip empat sumber anonim.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Presiden Trump meluncurkan serangan terhadap Iran setelah adanya lobi berminggu-minggu dari Israel dan Arab Saudi.

Disebut pula bahwa penilaian intelijen AS saat itu tidak melihat ancaman yang bersifat mendesak, namun sekutu regional disebut mendorong opsi militer.

Arab Saudi secara tegas menolak narasi tersebut.

Tegaskan Komitmen pada Deeskalasi

Riyadh menekankan bahwa posisi resmi kerajaan sejak lama adalah mendukung dialog dan penyelesaian politik atas ketegangan kawasan, termasuk dengan Iran.

Pemerintah Saudi berulang kali menyerukan deeskalasi serta solusi diplomatik demi menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Baca juga: MUI Berduka atas Gugurnya Ali Khamenei, Doakan Menjadi Penghuni Surga, Kecam Serangan Israel-AS

Penegasan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Arab Saudi ingin menjaga citra sebagai aktor yang mendorong stabilitas Timur Tengah, bukan memperkeruh konflik melalui konfrontasi langsung.

Di tengah dinamika geopolitik yang sensitif, bantahan ini menunjukkan pentingnya transparansi komunikasi antarnegara serta kehati-hatian dalam menyikapi laporan yang beredar.