MPR Desak Perkuat Diplomasi Haji, Usul Tambah Kuota untuk Pangkas Antrean

KOMPAS.com – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia.

Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi panjangnya antrean jemaah haji yang saat ini mencapai puluhan tahun.

"Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai," kata dia dilansir dari Antaranews.

Baca juga: Wacana War Tiket Haji Tuai Sorotan, MUI Minta Kajian Mendalam

HNW menjelaskan, saat ini kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim.

Namun, menurutnya, skema tersebut masih terbuka untuk dinegosiasikan melalui jalur diplomasi.

"Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata," tuturnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap agar bisa dialihkan ke Indonesia.

"Ini harus menjadi upaya serius karena antrean haji kita sangat panjang dan membutuhkan solusi konkret," ucapnya.

Ia menegaskan, setiap upaya penambahan kuota tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku, terutama terkait pembagian antara haji reguler dan haji khusus.

"Tujuan utama kita adalah memangkas daftar tunggu yang panjang agar masyarakat tidak harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji," kata HNW.

Baca juga: Biaya Haji 2026 Naik Jadi Rp 8,46 T, Menhaj Pastikan Ditanggung Negara

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjajaki skema penggunaan kuota haji negara lain bersama Arab Saudi. Namun hingga kini belum ada kesepakatan.

"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ucap Menhaj Irfan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.