Jelang Muktamar NU 2026, Rembug Warga NU Soroti Tata Kelola PBNU dan Beri Rekomendasi

KOMPAS.com - Rembug Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU.

Forum yang digelar di Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026), itu dihadiri sejumlah tokoh Nahdliyin yang menyoroti berbagai tantangan organisasi memasuki abad kedua NU.

Pembahasan tidak hanya menyinggung aspek tata kelola organisasi, tetapi juga sistem pengawasan, transparansi keuangan, hingga penguatan ekonomi berbasis pesantren.

Baca juga: Gus Salam Maju Calon Ketum PBNU, Sebut Dapat Perintah dari KH Nurul Huda Djazuli

Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi kepengurusan PBNU yang akan terpilih pada Muktamar NU 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus mendatang.

Pembenahan Tata Kelola PBNU Dinilai Jadi Tantangan Utama

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, mengatakan warga NU memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga organisasi yang lebih besar daripada masa jabatan para pengurus.

Baca juga: Rais Aam PBNU Ingatkan Kekuasaan Bisa Hancur karena Kezaliman

"Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi kita sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah. Dari dalam kandungan pun kita sudah NU. Itu yang harus terus kita jaga," ujarnya.

Menurut Ali, tantangan NU pada abad kedua berbeda dengan masa awal organisasi yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan bangsa.

Saat ini, tantangan terbesar adalah membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan.

"Hampir semua institusi hari ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU sejauh ini belum sampai ke sana. Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola," katanya.

Ali juga menanggapi wacana audit terhadap PBNU. Menurutnya, audit tidak akan berjalan optimal apabila organisasi belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memenuhi standar tata kelola modern.

"Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif," tegasnya.

Empat Rekomendasi untuk Kepengurusan PBNU Mendatang

Dalam rekomendasinya, Ali menyampaikan empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepengurusan PBNU berikutnya.

Pertama, memperkuat perencanaan keuangan agar kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada sumbangan atau iuran yang bersifat insidental.

Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal karena selama ini budaya organisasi masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal sehingga fungsi kontrol belum berjalan optimal.

Ketiga, membangun manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

Ia mencontohkan polemik terkait pengelolaan tambang sebagai gambaran belum optimalnya mitigasi risiko dalam organisasi.

Keempat, menyusun laporan akuntabilitas secara terbuka dan dapat diakses publik untuk meningkatkan kepercayaan warga NU terhadap organisasi.

Potensi Ekonomi Pesantren Dinilai Belum Dimaksimalkan

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, Dr. KH. Amin Mudzakkir, menilai potensi ekonomi NU sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal sebagai kekuatan ekonomi umat.

Ia mencontohkan keberhasilan koperasi pesantren di Pondok Pesantren Sidogiri, Al-Ittifaqiyah, Sunan Drajat, dan sejumlah pesantren lainnya yang menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi pesantren memiliki daya saing tinggi apabila didukung secara memadai.

"Ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan PBNU. Negara juga memiliki peran besar untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung berkembangnya entitas ekonomi lokal berbasis pesantren," katanya.

Muktamar NU Diharapkan Perkuat Transparansi Organisasi

Direktur Eksekutif INFID, Khoirun Nikmah, menegaskan Muktamar NU 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen PBNU terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi organisasi.

Ia mengutip kesimpulan buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang menyebut institusi inklusif akan melahirkan kemakmuran, sedangkan institusi yang bersifat ekstraktif cenderung menghasilkan kemiskinan dan kemunduran.

"Politik menentukan ekonomi. Karena itu, kualitas tata kelola organisasi akan sangat menentukan masa depan NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia," ujarnya.

Rembug Warga NU se-Jabodetabek berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan masukan bagi Muktamar NU 2026 untuk mewujudkan tata kelola PBNU yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta tetap berpijak pada karakter dan tradisi Nahdlatul Ulama.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Rembug Warga NU Soroti Akuntabilitas PBNU, Dinilai Masih Jauh dari Prinsip Good Governance".