Presiden Prabowo: Masyarakat Harus Bisa Beribadah dengan Damai

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya diukur dari rendahnya angka kejahatan, tetapi juga dari hadirnya rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu wujud keamanan tersebut adalah jaminan bagi setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan damai.

Pesan itu disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Baca juga: Sadar Halal Berbasis KUA Digencarkan, Kemenag Perkuat Literasi Jelang Wajib Halal Oktober 2026

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar turut hadir mengikuti jalannya upacara.

Prabowo: Keamanan Harus Menjamin Masyarakat Beribadah dengan Damai

Presiden Prabowo Subianto menegaskan hakikat keamanan nasional yang sejati tidak hanya diukur dari ketiadaan tindak kejahatan, tetapi juga dari adanya rasa aman dan jaminan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Kemenag Siapkan Aturan Baru, Masjid Bisa Salurkan 100 Persen Zakat

Hal itu termasuk kebebasan masyarakat untuk beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Puncak Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar turut hadir menyaksikan jalannya upacara tersebut.

"Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, perusahaan berani berinvestasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, ekosistem yang kondusif serta adanya sikap saling menghormati antarumat beragama menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Presiden Minta Polri Perkuat Sinergi dengan Kemenag dan Tokoh Agama

Untuk mewujudkan keamanan yang inklusif, Presiden menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat.

Presiden secara khusus menyebut pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Agama, para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan institusi lainnya.

"Perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama lembaga pemerintah lainnya, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, akademisi, dan media," tegas Presiden.

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, sementara aparat penegak hukum harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan.

"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab," pungkasnya.