Konflik Saudi-Houthi Memanas, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Darurat Umrah

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat untuk melindungi jemaah umrah menyusul meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keberangkatan, penundaan, perubahan rute penerbangan, maupun pemulangan.

“Ibadah umrah harus dilaksanakan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Jika kondisi keamanan dinilai berisiko, penundaan sementara merupakan langkah perlindungan, bukan bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah,” ujar Mustolih dalam rilisnya, Jumat (18/9/2026).

Baca juga: Kemenhaj Tutup Akses Travel Anissa Ahmada, Setoran Jemaah Ditaksir Rp120 Miliar

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertahanan udara Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah pesawat nirawak di sebelah selatan Mekkah pada Selasa (15/9/2026).

Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan drone itu diluncurkan kelompok Houthi dan dicegat sebelum memasuki wilayah udara terbatas Kota Mekkah. Namun, kelompok Houthi membantah menargetkan kota suci tersebut (Reuters, Anadolu Agency).

Mustolih mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi pusat koordinasi perlindungan jemaah bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, maskapai, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), serta asosiasi terkait.

Pemerintah diminta menyediakan informasi satu pintu, memperbarui data keberadaan jemaah, dan menyiapkan skenario apabila terjadi penundaan, perubahan penerbangan, ataupun pemulangan darurat.

Menurut Mustolih, mekanisme koordinasi lintas kementerian yang telah dibentuk perlu segera diaktifkan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan.

Baca juga: Kemenhaj Blokir JGroup dan Annisa Ahmada dari Siskopatuh

Travel diminta tidak membebankan biaya sepihak

Komnas Haji dan Umrah juga meminta penyelenggara perjalanan menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka dan berkala kepada jemaah.

Travel harus melakukan penilaian risiko, menyediakan layanan pengaduan, serta memastikan kebutuhan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, pendampingan, dan kepulangan jemaah tetap terpenuhi.

Situasi konflik, menurut Komnas Haji dan Umrah, tidak boleh dijadikan alasan untuk menelantarkan jemaah atau membebankan biaya tambahan secara sepihak.

Asosiasi penyelenggara umrah juga diminta mengoordinasikan anggotanya, menyusun protokol darurat, serta membuka pusat informasi dan pengaduan.

Asosiasi diharapkan membantu penyelesaian masalah yang melibatkan jemaah, travel, maskapai, dan pemerintah.

Komnas Haji dan Umrah menegaskan, jemaah berhak memperoleh informasi yang benar, perlindungan keamanan, kepastian pelayanan, dan penyelesaian secara adil apabila perjalanan ditunda atau dibatalkan.

Di sisi lain, jemaah diminta mengikuti arahan pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan petugas travel serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah, travel, asosiasi, dan jemaah memiliki peran masing-masing. Semua pihak harus mengutamakan keselamatan, menjaga komunikasi, dan memastikan hak-hak jemaah tetap terlindungi,” kata Mustolih.

Lima langkah perlindungan jemaah

Komnas Haji dan Umrah merekomendasikan lima langkah untuk menghadapi perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi:

1. Mengaktifkan pusat koordinasi krisis yang melibatkan pemerintah, maskapai, PPIU, dan asosiasi.

2. Memperbarui data jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, ataupun mengalami penundaan kepulangan.

3. Menerbitkan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi dan sumber informasi yang terkoordinasi.

4. Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi, termasuk jaminan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, serta pemulangan.

5. Menjamin penyelesaian hak jemaah secara adil, termasuk penjadwalan ulang atau pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan.

“Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” ujar Mustolih.