Susunan Kepengurusan Diresmikan, PBNU Targetkan Rekonsiliasi ke Daerah dalam 100 Hari Kerja

KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan rekonsiliasi dengan pengurus daerah dalam 100 hari kerja setelah struktur kepengurusan masa khidmah 2026-2031 diumumkan.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, termasuk di daerah yang menjadi prioritas seperti Papua.

“Kita akan rekonsiliasi ke daerah-daerah,” Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca juga: Gus Kikin Tegaskan Khidmah PBNU 2026-2031 Berlandaskan Qanun Asasi

Papua Jadi Salah Satu Prioritas Rekonsiliasi PBNU

Pria yang akrab disapa Gus Kikin itu mengatakan, PBNU telah memetakan sejumlah daerah yang menjadi prioritas rekonsiliasi. Papua menjadi salah satu wilayah yang akan mendapat perhatian dalam agenda tersebut.

Rekonsiliasi diperlukan untuk menyatukan kembali internal organisasi setelah muncul perbedaan pilihan selama proses muktamar.

Baca juga: Daftar Lengkap Susunan Kepengurusan PBNU 2026–2031

Melalui langkah ini, PBNU ingin memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput agar seluruh agenda untuk kemaslahatan umat dan bangsa dapat berjalan selaras.

“Kita konsolidasi, itu yang menjadi prioritas kita,” kata Gus Kikin.

Struktur Kepengurusan PBNU 2026-2031 Diumumkan

Sebelumnya, PBNU telah mengumumkan seluruh struktur kepengurusan masa khidmah 2026-2031.

Dalam susunan tersebut, Gus Kikin menunjuk Gufdan Arif sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, Ainun Na’im sebagai Bendahara Umum, dan Muhammad Nuh sebagai Khatib Aam.

Pengumuman tersebut sekaligus menandai rampungnya penyusunan struktur kepengurusan setelah Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Pembentukan struktur kepengurusan PBNU diserahkan kepada Rais Aam, Ketua Umum, dan tim formatur yang ditetapkan dalam Muktamar ke-35 NU. Tim formatur tersebut terdiri atas perwakilan sejumlah wilayah di Indonesia serta unsur tuan rumah Jawa Timur.