DPR Minta Kemenhaj Terbuka soal Biaya Haji, Ingatkan Aturan Audit Forensik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menyoroti transparansi perincian penghitungan biaya haji oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Ia juga mengingatkan bahwa audit forensik atas tata kelola keuangan haji harus mengikuti prosedur yang berlaku.

“Berapa kali kita memberikan kelonggaran pada pemerintah untuk menghitung berapa biaya haji, gak ketemu terus. Ini harus kita kawal,” kata Wachid dalam rilisnya, Jumat (2/10/2026).

Baca juga: BPKH Siap Buka Data untuk Audit Forensik Keuangan Haji

Menurut Wachid, pemerintah perlu terbuka mengenai perincian penghitungan biaya haji. Ia menekankan pentingnya pengawasan DPR terhadap proses tersebut.

Terkait audit forensik, Wachid mengingatkan bahwa pelaksanaannya memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipenuhi.

“Apa itu audit forensik? Ya, audit forensik itu ada aturan mainnya. Tidak hanya ngomong audit forensik,” ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil seusai menghadiri rapat terbatas bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Baca juga: Data Calon Haji Dipadankan dengan Dukcapil, Apakah Nomor Antrean Berubah?

Dahnil menjelaskan, audit diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji secara menyeluruh.

Pemerintah ingin memastikan kondisi pengelolaannya berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan asumsi.