Komnas HAM Minta Trauma Healing bagi Santriwati Korban Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis atau trauma healing bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain pemulihan korban, Komnas HAM mendesak pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan oleh aparat kepolisian.

Dilansir dari Antara, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk penggeledahan di lingkungan pendidikan dan keagamaan.

Baca juga: Polri Pastikan Kembalikan Barang yang Disita dari Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Kronologi Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo

Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, penggeledahan dilakukan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.

Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026 menyebutkan, puluhan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu pondok ketika 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah sedang tidur.

Baca juga: Komnas HAM Minta Santriwati Ponpes di Sukoharjo Dapat Trauma Healing Usai Penggeledahan Polisi

Aparat juga diduga melakukan intimidasi, menodongkan senjata, serta menarik santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab.

Sebanyak 15 penghuni pondok, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB dan dilanjutkan ke Polres Sukoharjo pada pukul 10.00 WIB. Mereka disebut tidak didampingi wali maupun kuasa hukum.

Seluruh penghuni yang dibawa aparat akhirnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam perkara pidana yang disangkakan.

Komnas HAM Minta Pemulihan Psikologis Santriwati dan Balita

Peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan trauma bagi para santriwati, mengganggu kegiatan belajar-mengajar, serta menyisakan persoalan terkait pengembalian barang-barang yang disita.

Komnas HAM meminta pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak awal proses.

Pemulihan psikologis bagi 12 santriwati, empat ustazah, dan dua balita juga perlu dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Anis, status administratif pesantren, termasuk apabila belum memiliki izin resmi, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prosedur penggeledahan dan perlindungan terhadap penghuninya.

"Aparat tetap wajib tunduk pada KUHAP dan ketentuan perlindungan anak," ujar Anis.

Komnas HAM mengingatkan bahwa anak yang berhadapan dengan proses pemeriksaan wajib memperoleh perlindungan khusus.

Ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak untuk mendapatkan pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat.

Penggeledahan di pondok putri pada dini hari tanpa kehadiran polisi wanita (Polwan) juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak privasi, rasa aman, dan martabat santriwati.

Penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip proporsionalitas serta didasarkan pada kebutuhan yang sah.

Propam dan Kompolnas Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran Prosedur

Selain pemulihan korban, Komnas HAM meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari penelusuran media dan masyarakat sipil, Komnas HAM menerima laporan mengenai penyitaan sejumlah barang milik penghuni pesantren.

Barang-barang tersebut meliputi telepon seluler, uang tabungan santri sebesar Rp 16 juta, emas, drone, dan busur panah yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Penyitaan tersebut dilaporkan tidak disertai surat resmi. Nilai kerugian akibat penyitaan diperkirakan mencapai Rp 50 juta.

Komnas HAM menilai penggeledahan dan penyitaan harus mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk persyaratan izin pengadilan, surat tugas, dan pembuatan berita acara.

Dalam keadaan mendesak, penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu tetap harus mengikuti mekanisme persetujuan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Lembaga tersebut meminta Propam Polri dan Kompolnas memeriksa dugaan pelanggaran prosedur, penyitaan barang, serta penggunaan kekuatan berlebihan. Pemeriksaan juga perlu mencakup audit keabsahan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Anis menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan perusakan warung tetap harus dilanjutkan. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.

"Penegakan hukum harus tetap berjalan dan pelaku pembakaran serta perusakan warung harus diproses sesuai hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai HAM itu sendiri," kata Anis.

SOP Penggeledahan Pesantren Diminta untuk Dievaluasi

Untuk mencegah kejadian serupa, Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

Evaluasi tersebut mencakup pelibatan Polwan dan tokoh agama dalam proses penggeledahan. Komnas HAM juga meminta agar penggeledahan pada pukul 22.00–06.00 WIB dihindari, kecuali terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa.

Selain itu, Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah segera mengembalikan barang-barang pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara.

Pembukaan garis polisi juga diperlukan agar kegiatan belajar-mengajar di pesantren dapat kembali berjalan normal.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komnas HAM akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, pihak Yayasan Al-Mukmin, para santriwati, serta Kepala UPTD PPA Sukoharjo untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut.

Polisi Geledah Dua Pesantren Terkait Kasus Pembakaran Warung Mie Babi

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah mengembangkan penyidikan kasus pembakaran warung mie babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026.

Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Roy Hardi Siahaan di Kota Semarang, Jumat (30/10/2026), menyatakan bahwa kepolisian sedang mencari seorang tersangka berinisial I.

Pencarian tersebut dilakukan setelah polisi menangkap tersangka lain berinisial ST pada 19 Oktober 2026. ST diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter).

Dalam pengembangan penyidikan, polisi menggeledah dua pondok pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober 2026. Kedua lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat persembunyian tersangka I.

Namun, tersangka tidak ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Kepolisian justru mendapati bahwa kedua pondok pesantren belum memiliki izin dari Kementerian Agama serta menemukan sejumlah benda tajam.

Komnas HAM menegaskan, penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung harus tetap berjalan.

Meski demikian, setiap tindakan penegakan hukum wajib menjamin perlindungan hak, privasi, dan martabat seluruh warga, termasuk anak-anak dan perempuan di lingkungan pesantren.