Layanan Haji 2026 Efisien, Pemerintah Pangkas Syarikah Jadi Dua

KOMPAS.com-Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menerapkan skema baru dalam pengelolaan layanan haji 2026.

Jika sebelumnya ada delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang terlibat di Arab Saudi, tahun depan jumlahnya dipangkas menjadi hanya dua syarikah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kebijakan ini bertujuan menekan biaya perjalanan haji sekaligus mencegah praktik pungutan liar.

“Alhamdulillah, biaya layanan yang dikelola syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025), dilansir dari Antara.

Baca juga: Gus Irfan: Kita Wajib Buktikan Kementerian Haji Tidak Salah Dibentuk

Pengurangan Biaya Haji 2026

Dahnil menjelaskan penunjukan dua syarikah memungkinkan efisiensi biaya layanan bagi jamaah Indonesia.

Penurunan biaya ini dinilai sebagai langkah positif dalam memastikan transparansi pengelolaan dana haji.

Dua Syarikah Terpilih

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan dua perusahaan penyedia layanan, yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.

Seleksi dilakukan melalui tahapan ketat. Dari semula 150 syarikah yang ikut lelang, jumlah itu disaring menjadi 50, kemudian 20, hingga menyisakan empat.

Pada tahap akhir, hanya dua syarikah yang dipilih untuk melayani jamaah haji Indonesia.

Baca juga: Daftar Tunggu Haji 2026: Tersingkat 14 Tahun dan Terlama 38 Tahun

Kontrak Multi-tahun Layanan Haji

Selain memangkas jumlah penyedia layanan, pemerintah juga menerapkan kontrak multi-tahun.

Kontrak syarikah tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan langsung berlaku untuk tiga tahun.

“Kontraknya tidak lagi tahunan, tetapi langsung tiga tahun. Langkah ini untuk mencegah praktik manipulasi dan dampak negatif dari sistem lelang tahunan,” jelas Dahnil.

Reformasi Tata Kelola Haji

Kebijakan baru ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola haji dan umrah yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas layanan bagi jamaah.

“Kami berkomitmen memastikan penyelenggaraan haji lebih profesional, efisien, dan bebas dari kepentingan yang merugikan jamaah,” kata Dahnil.

Skema baru tersebut mulai diberlakukan pada musim haji 2026. Pemerintah menargetkan, langkah ini akan menjadi acuan dalam perencanaan logistik dan penyediaan akomodasi jamaah di Tanah Suci.