Kemenhaj Blokir Siskopatuh Travel Anissa Ahmada, Setoran Jemaah Ditaksir Rp120 Miliar

JOMBANG, KOMPAS.com — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf inspeksi mendadak ke kantor Anissa Ahmada Travel Indo di Jombang, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).

Saat didatangi, kantor travel tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci.

Di lokasi juga terdapat keterangan bahwa kantor sedang tidak beroperasi untuk sementara waktu.

Baca juga: Kemenhaj Bidik Beras hingga Buah Lokal untuk Konsumsi Jemaah Haji 2027

Sidak dilakukan menyusul persoalan keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, termasuk sekitar 200 calon jemaah yang dikoordinasikan KBIU Muslimat Jombang.

Sebagian jemaah mengalami penundaan keberangkatan. Ada pula jemaah yang terkendala tiket kepulangan sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri.

“Ini tentu sangat merugikan jemaah. Kami sudah meminta jajaran untuk mengusut lebih dalam tentang travel Anissa Ahmada ini,” ujar Irfan.

Akses Siskopatuh Ditutup

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kemudian menutup akses pendaftaran Anissa Ahmada Travel Indo pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Penutupan akses tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman sebelum keputusan mengenai pencabutan izin ditetapkan secara resmi.

Menurut Irfan, hampir 4.000 calon jemaah tercatat pada travel tersebut. Jika setiap calon jemaah rata-rata menyetorkan Rp30 juta, dana yang harus dipertanggungjawabkan diperkirakan mencapai Rp120 miliar.

Namun, jumlah tersebut masih berupa perkiraan dan bukan hasil audit kerugian.

“Kami berusaha keras agar dana umat yang sudah diserahkan kepada travel bisa dikembalikan. Walaupun demikian, proses hukum tetap berjalan,” kata Irfan.

Baca juga: Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

Kemenhaj kini menelusuri kondisi perusahaan, jumlah jemaah yang terdampak, serta kemungkinan pengembalian dana.

Pemerintah juga mengkaji mekanisme pengawasan dana calon jemaah umrah untuk memberikan kepastian perlindungan apabila keberangkatan tidak terlaksana.

“Kami sedang mencari pola bagaimana memberikan kepastian keamanan dana bagi para calon jemaah travel ini. Kalau tidak berangkat, kita bisa kembalikan,” ujarnya.

Kemenhaj terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diminta lebih cermat memilih penyelenggara perjalanan umrah dan tidak mudah tergiur harga murah ataupun janji keberangkatan cepat.

“Jangan sampai muncul lagi Hanania yang lain, muncul lagi Anissa Ahmada yang lain dengan nama berbeda,” tegas Irfan.