PBNU Bantah Tuduhan Penyimpangan Rekening, Siap Audit Terbuka

KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, membantah berbagai tuduhan yang beredar terkait pengelolaan rekening dan keuangan organisasi.

Ia menegaskan bahwa isu yang menyebut banyaknya rekening PBNU digunakan untuk kepentingan pribadi atau menjadi sarana rekayasa keuangan merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

Menurut Gus Yahya, keuangan PBNU merupakan urusan kelembagaan yang dikelola melalui mekanisme organisasi yang jelas dan tidak dapat dipersonalisasi kepada Ketua Umum.

"Keuangan PBNU adalah urusan kelembagaan. Ada Bendahara Umum, ada jajaran bendahara, ada sistem pencatatan, ada mekanisme organisasi, dan ada pertanggungjawaban. Maka tidak benar apabila setiap transaksi kelembagaan otomatis dipersonalisasi menjadi tuduhan terhadap Ketua Umum," kata Gus Yahya dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa sebagai Ketua Umum PBNU dirinya memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan dengan baik.

Namun, pengelolaan teknis keuangan sehari-hari bukan merupakan tindakan pribadi Ketua Umum.

"Ketua Umum bertanggung jawab secara kelembagaan untuk memastikan tata kelola berjalan benar. Tetapi pengelolaan teknis keuangan bukan tindakan pribadi Ketua Umum," ujarnya.

Baca juga: Gus Yahya Bantah Tambang NU untuk Kepentingan Pribadi: Ini Amanah Jamiyah

Gus Yahya juga menanggapi secara khusus isu mengenai keberadaan sejumlah rekening bank atas nama PBNU yang belakangan menjadi bahan perbincangan.

Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggiring opini publik dengan memanfaatkan informasi tersebut untuk membangun kesan seolah-olah terjadi penyimpangan keuangan.

"Ada pihak yang secara sengaja menyebarkan isu terkait beberapa rekening PBNU untuk menggiring opini seolah-olah Ketua Umum PBNU melakukan rekayasa keuangan dengan membuat banyak rekening bank untuk kepentingan pribadi. Isu tersebut jelas tidak benar dan merupakan fitnah yang keji," tegasnya.

Ia mengakui bahwa PBNU memang memiliki lebih dari satu rekening bank. Namun, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang memiliki banyak program, aktivitas, dan sumber pendanaan yang berbeda.

"Benar bahwa PBNU memiliki banyak rekening bank. Itu dilakukan karena kebutuhan organisasi. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tidak ada pelanggaran administratif, apalagi pelanggaran hukum. Semua dapat dipertanggungjawabkan dan siap diaudit. Akuntabel," ungkap Gus Yahya.

Menurut dia, organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang memiliki berbagai kegiatan nasional maupun internasional memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur.

Karena itu, keberadaan beberapa rekening justru menjadi bagian dari tata kelola yang diperlukan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih tertib dan mudah diawasi.

Gus Yahya menegaskan PBNU tidak memiliki alasan untuk menutup-nutupi pengelolaan keuangannya.

Sebaliknya, organisasi akan terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab kepada warga NU dan masyarakat luas.

"PBNU harus semakin memperkuat tata kelola keuangan. Kita tidak boleh takut pada transparansi. Justru transparansi adalah cara terbaik memotong fitnah," ujarnya.

Baca juga: Jelang Muktamar, Wasekjen PBNU Minta Ada Dewan Pakar di Struktur Baru

Ia menyebutkan sejumlah langkah yang perlu terus diperkuat dalam sistem keuangan organisasi, mulai dari audit internal dan eksternal, pemisahan rekening program, rekening amanah, serta rekening operasional, hingga penerapan prosedur yang lebih ketat dalam penerimaan dan penggunaan dana.

"Audit internal dan eksternal harus diperkuat. Pemisahan rekening program, rekening amanah, dan rekening operasional harus semakin jelas. SOP penerimaan, penggunaan, pengembalian, dan pelaporan dana juga harus semakin baik," tuturnya.

Selain itu, PBNU juga mendorong penerapan sistem otorisasi berlapis, dokumentasi lengkap terhadap transaksi bernilai besar, mekanisme pelaporan internal atau whistleblowing system, serta pelaporan manfaat program kepada warga NU.

Menurut Gus Yahya, penguatan tata kelola tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh organisasi modern. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya perbaikan tidak boleh dicampuradukkan dengan tuduhan yang tidak didukung bukti.

"Kita harus memperbaiki tata kelola. Tetapi jangan menjadikan isu keuangan sebagai senjata fitnah. Jangan menuduh tanpa bukti, jangan memfitnah tanpa data, dan jangan menjadikan isu keuangan sebagai senjata politik internal," tegasnya.

Gus Yahya juga menekankan bahwa seluruh dana yang masuk ke PBNU merupakan amanah umat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

"Prinsip dasarnya adalah uang NU adalah amanah umat. Setiap rupiah yang masuk ke PBNU harus diperlakukan sebagai amanah. Tidak boleh ada uang organisasi yang menjadi uang pribadi. Tidak boleh ada dana umat yang dipakai untuk kepentingan di luar mandat organisasi. Tidak boleh ada transaksi yang tidak bisa dijelaskan asal, tujuan, dan pertanggungjawabannya," jelas dia.

Baca juga: Tanpa Meritokrasi di NU, Gus Yahya: Semua Orang Bisa Lompat ke Puncak

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa prinsip amanah juga harus dibarengi dengan sikap adil dalam menilai suatu persoalan.

"Tetapi prinsip amanah ini juga menuntut keadilan. Jangan menuduh tanpa bukti, jangan memfitnah tanpa data, dan jangan menjadikan isu keuangan sebagai alat untuk merusak kepercayaan warga NU terhadap organisasi," kata Gus Yahya.

Ia memastikan PBNU terbuka terhadap evaluasi, audit, dan pengawasan yang dilakukan sesuai mekanisme organisasi maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keterbukaan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia.

Karena itu, Gus Yahya berharap seluruh pihak dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan tuduhan yang bertujuan membangun opini negatif tanpa dasar yang jelas.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekening dan pengelolaan keuangan PBNU dapat dipertanggungjawabkan serta siap diperiksa apabila diperlukan.

"Semua dapat dipertanggungjawabkan dan siap diaudit. Akuntabel. Itu yang harus dipahami oleh seluruh warga NU," pungkasnya.