Menag: Peralihan Layanan Haji ke BP Haji Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas

KOMPAS.com-Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai rencana pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah. Ia mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar proses transisi tersebut berjalan lancar.

“Kita terus berdoa semoga semuanya sukses. Pelayanan haji bisa dikonsentrasikan pada lembaga khusus, yaitu Badan Penyelenggara Haji. Dengan begitu, Kemenag dapat lebih fokus pada pelayanan keagamaan dan pendidikan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Minggu (24/8/2025), dilansir dari Antara.

Baca juga: Mensesneg Harap Penyelenggaraan Haji Makin Baik Usai DPR Sahkan RUU Haji

Menurutnya, perubahan fungsi ini sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi sekaligus peningkatan mutu pelayanan haji.

Pemisahan peran diyakini akan membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih profesional, sementara Kemenag dapat memperkuat posisinya dalam pendidikan dan pembinaan umat.

“Ini adalah langkah besar untuk mewujudkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Harapannya, jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Baca juga: Rp 51 Triliun Potensi Zakat Desa, Kemenag dan Kemendes Dorong Gerakan Kampung Zakat 2025

Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas layanan haji.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian yang besar terhadap hal ini,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah bersama DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Haji dan Umrah. Salah satu pokok pembahasan adalah peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BPH.

Jika disetujui, BPH akan mendapat mandat penuh untuk mengelola ibadah haji, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Sementara itu, Kemenag akan lebih berkonsentrasi pada penguatan layanan pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat.