Kemenhaj Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas dari Praktik KKN

KOMPAS.com-Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Komitmen tersebut disampaikan Irfan Yusuf saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (3/10/2026), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Menurutnya, koordinasi sejak awal dengan KPK sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas dalam pelayanan jamaah haji.

Baca juga: Layanan Haji 2026 Efisien, Pemerintah Pangkas Syarikah Jadi Dua

Komitmen Antikorupsi dalam Penyelenggaraan Haji

Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menekankan pentingnya pengawasan sejak awal.

“Koordinasi dan kerja sama dengan KPK dibutuhkan agar penyelenggaraan haji bebas dari praktik KKN, penyalahgunaan wewenang, serta memberikan akuntabilitas bagi jemaah haji,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Irfan disambut langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajaran pimpinan lainnya.

Haji sebagai Penyelenggaraan Ibadah Terbesar Dunia

Gus Irfan menegaskan bahwa ibadah haji merupakan perhelatan terbesar dunia yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara.

Karena itu, dibutuhkan banyak layanan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah.

“Setiap layanan harus disediakan sesuai peraturan, efektif, dan akuntabel, agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang,” tegas cucu ulama pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari.

Baca juga: Kemenhaj Upayakan Biaya Haji 2026 Turun, BPIH Ditargetkan November

Anggaran Besar Butuh Integritas Pegawai

Gus Irfan mengungkapkan bahwa nilai pengadaan barang dan jasa dalam pelayanan haji sangat besar.

Dengan asumsi tahun sebelumnya, total anggaran mencapai lebih dari Rp17 triliun.

Karena itu, penyelenggaraan haji membutuhkan kecermatan sekaligus integritas para pegawai yang terlibat dalam pengelolaannya.

Pengawalan Bersama KPK dan Aparat Negara

Selain menjalin kerja sama dengan KPK, Gus Irfan menjelaskan bahwa di internal Kementerian Haji dan Umrah juga terdapat mantan pegawai KPK, Kejaksaan, serta TNI/Polri.

Mereka bertugas mengawal proses penyelenggaraan ibadah haji agar benar-benar bebas dari praktik KKN.

“Dengan dukungan pengawasan yang ketat, penyelenggaraan haji dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Gus Irfan.