Agar Kekayaan Tak Dinikmati Segelintir Orang, MUI Dukung Prabowo Laksanakan Pasal 33 UUD

KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menegaskan dukungan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Kiai Ma'ruf, pasal tersebut menekankan bahwa kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Pasal ini sesuai dengan perintah Allah SWT agar kekayaan itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menyayangkan kenyataan bahwa kekayaan saat ini hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan bagiannya.

Baca juga: Presiden Tak Hadiri Munas MUI, Ma’ruf Amin: Kita Tidak Boleh Lemas

Ia mengingatkan bahwa pada 2017, MUI pernah menggagas arus baru ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekonomi dari bawah, bukan dari atas.

"Majelis Ulama Indonesia itu membangun ekonomi dari bawah, bukan membangun ekonomi dari atas," tegasnya dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf mengutip pernyataan para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah SWT untuk memakmurkan bangsa Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa jika kemakmuran hanya dirasakan oleh segelintir orang, maka kemerdekaan belum sepenuhnya menjadi rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Makmur baru segelintir orang, berarti kemerdekaan belum menjadi rahmat untuk orang Indonesia. Baru rahmat segelintir orang," tegasnya.

Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa MUI akan sangat bangga jika Presiden Prabowo bertekad untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.

"Tolong disampaikan, MUI mendukung program itu. MUI dengan lebih dari 80 ormas Islam mendukung program Bapak Presiden secara penuh supaya kemerdekaan menjadi rahmat bagi rakyat Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf juga mengutip Syekh Hasan Basri, yang menyatakan bahwa jika diberi doa mustajab, ia akan memfokuskan doa tersebut untuk pemerintah. "Oleh karena itu, Bapak Presiden, tolong disampaikan, melalui tangan dan kekuasaan beliau, lakukan perbaikan yang lebih banyak untuk Indonesia yang lebih sejahtera," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menambahkan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar terhadap umat dan bangsa. "Saya menyebutnya misak rabbani, kita punya tanggung jawab kesepakatan nasional dalam membangun negara (misak wathani)," jelasnya.

Ia menegaskan peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa MUI akan membantu pemerintah dalam hal yang baik dan meluruskan yang tidak baik, tanpa menggunakan kritik yang bersifat nyinyir.

Baca juga: Hadiri Munas XI MUI, Ketua MPR Ahmad Muzani: Ulama adalah Denyut Nadi Umat

"Tausiyah, menurut ulama, mengandung nasihat kepada orang yang dicintai. Nasihat MUI kepada pemerintah adalah tanda cinta MUI kepada pemerintah," tegasnya.

Munas XI MUI akan berlangsung dari 20 hingga 23 November 2025 dengan tema "Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat." Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Menteri Agama, Ketua MPR, dan tokoh lainnya.