Syuriyah PBNU Tegaskan Surat untuk Gus Yahya Bukan Surat Pemberhentian, Melainkan Tindak Lanjut Mekanisme 3×24 Jam

KOMPAS.com - Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mufakhir menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait posisi KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bukanlah “surat pemberhentian”, melainkan surat edaran yang berfungsi sebagai tindak lanjut administratif dari keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

Penegasan itu disampaikan Kiai Tajul untuk meluruskan pemahaman publik setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.1.10.01/99/11/2025 pada 25 November 2025.

“Memang benar surat itu dari Syuriyah PBNU,” kata Kiai Tajul saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (26/11/2025).

“Tetapi itu surat edaran, bukan surat pemberhentian. Beda bentuknya.”

Baca juga: PBNU Copot Gus Yahya dari Ketua Umum, Rais Aam Ambil Alih Kepemimpinan

Menurutnya, penggunaan istilah dalam dokumen organisasi harus sangat cermat karena memiliki konsekuensi administratif.

“Saya harus hati-hati menggunakan terma persuratan ini karena ada implikasi administratifnya,” ujarnya.

Surat Edaran sebagai Konsekuensi Tenggat 3×24 Jam

Kiai Tajul menjelaskan bahwa surat edaran tersebut lahir bukan sebagai instrumen baru, tetapi sebagai tindak lanjut dari Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang telah memberikan opsi kepada Gus Yahya untuk mundur atau dimundurkan dalam tenggat 3×24 jam setelah risalah diterima.

“Ketika deadline itu terlampaui maka otomatis opsi kedua yang berlaku. Maka untuk itulah Surat Edaran ini dibuat,” tegasnya.

Dengan kata lain, surat edaran bukanlah dokumen pemecatan, melainkan pemberitahuan resmi kepada struktur organisasi bahwa keputusan rapat Syuriyah telah masuk fase eksekusi setelah tenggat waktu habis.

Dinyatakan Tak Menjabat sejak 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB

Dalam dokumen itu, PBNU menyampaikan bahwa menurut catatan sistem persuratan digital Digdaya, Gus Yahya telah menerima surat pemberitahuan keputusan Syuriyah pada 23 November 2025 pukul 00.45 WIB. Saat tenggat 3×24 jam berlalu, keputusan Syuriyah otomatis berlaku.

PBNU menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Dengan itu, kewenangan Ketua Umum tidak lagi melekat pada dirinya.

Kronologi: Risalah Disampaikan, tetapi Dikembalikan

Surat edaran juga menjelaskan rangkaian peristiwa sebelum keputusan berlaku.
Pada 21 November 2025, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir menyerahkan dokumen risalah rapat langsung kepada Gus Yahya di Hotel Mercure Ancol. Namun dokumen tersebut kemudian dikembalikan oleh yang bersangkutan.

Dua hari kemudian, sistem mencatat bahwa Gus Yahya telah membaca dokumen yang sama melalui persuratan digital. Catatan administratif itulah yang menjadi dasar penetapan waktu berlakunya keputusan.

Syuriyah Ambil Alih Kepemimpinan, Pleno Segera Digelar

Dengan kosongnya jabatan Ketua Umum, PBNU menyatakan bahwa kepemimpinan organisasi untuk sementara berada sepenuhnya di tangan Rais Aam PBNU sebagai pemegang otoritas tertinggi Syuriyah.

PBNU juga akan segera menggelar Rapat Pleno untuk menentukan langkah struktural berikutnya sesuai peraturan organisasi.

Baca juga: Waketum PBNU Minta Jajaran Tak Terjebak Polemik dan Fokus Menyelesaikan Program

Gus Yahya Diperbolehkan Ajukan Keberatan

PBNU memastikan bahwa Gus Yahya memiliki ruang untuk menggunakan hak keberatan melalui Majelis Tahkim NU, merujuk pada Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelesaian perselisihan internal.