Wasekjen PBNU Soroti Akar Banjir Bandang Tapanuli, Pemerintah Diminta Bekerja Paralel

KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa penanganan banjir bandang di Sumatera, khususnya di wilayah Tapanuli, harus difokuskan pada penyelesaian akar persoalan, bukan semata penanganan darurat di hilir.

Kawasan Tapanuli diketahui memiliki hutan yang kaya sumber daya alam, termasuk tambang emas dan mineral lainnya, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan ke kawasan hulu sungai pada Senin (5/1/2026), ditemukan sejumlah persoalan serius yang berkontribusi langsung terhadap terjadinya banjir bandang.

Baca juga: Usai Wirid, Korban Banjir Bandang Ikrarkan Sumpah Tapanuli

“Masalah utamanya ada di hulu sungai. Kami menemukan praktik illegal logging, aktivitas pertambangan, serta banyak kayu gelondongan hasil tebangan yang masih berserakan dan menyangkut di aliran sungai. Ini sangat berbahaya jika tidak segera dibersihkan,” ujar Rahmat kepada Kompas.com, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu mengubah paradigma penanganan bencana yang selama ini cenderung reaktif.

Penanganan banjir bandang harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Penyelesaian masalah banjir bandang tidak bisa parsial. Harus ada integrasi dari hulu ke hilir. Masyarakat harus diselamatkan, tetapi sumber masalahnya juga wajib dibereskan,” tegasnya.

Rahmat juga mengingatkan agar bencana tidak dijadikan proyek semata. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) maupun rencana relokasi warga harus berbasis pada penelitian yang mendalam agar tepat lokasi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Huntara dan relokasi harus melalui kajian ilmiah yang serius. Jangan sampai bencana ini justru dijadikan proyek, sementara risiko ekologis di wilayah baru tidak diperhitungkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmat mendorong pemerintah untuk bekerja secara paralel dengan membentuk dua tim yang bergerak bersamaan. Tim pertama fokus pada penyelesaian persoalan taktis di lapangan, seperti penanganan pengungsi, huntara, dan relokasi. Sementara tim kedua harus bekerja khusus di kawasan hulu sungai.

“Tim kedua ini penting untuk menyelesaikan masalah di hulu: illegal logging, penambangan, serta membersihkan kayu-kayu tumbang dan gelondongan yang berpotensi terbawa arus ke bawah. Jangan sampai itu turun lagi dan memicu banjir susulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kawasan hulu sungai di Tapanuli bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga merupakan habitat satwa liar yang dilindungi. Dalam survei yang dilakukan, ditemukan jejak harimau Sumatera, yang menandakan kawasan tersebut memiliki nilai konservasi tinggi.

“Ini harus benar-benar diselesaikan dengan serius, karena di sana juga ada jejak harimau. Artinya, kerusakan lingkungan di kawasan itu tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam ekosistem dan satwa dilindungi,” pungkas Rahmat.

PBNU berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan banjir bandang secara menyeluruh dan berkelanjutan, demi mencegah bencana serupa terulang di masa depan.

Baca juga: Wasekjen PBNU Gagas Taman Monumen Bencana Antropogenik di Tapanuli

Sebelumnya, Kepala Desa Tolang Julu, Fuad Arrazy Daulay, menjelaskan, banjir bandang yang menerjang wilayahnya mengakibatkan sekitar 55 rumah warga hilang.

Kini, warga yang rumahnya hancur masih berada di posko pengungsian yang dibuatnya bersama TNI dan Polri.

“Saat ini sedang pengerukan dan pembersihan dari hulu sampai hilir. Relokasi hampir oke dan rumahnya 87 rumah,” ujar Fuad.

Sementara itu, banjir di kawasan tersebut kembali terulang pada Jumat (9/1/2026) dini hari. Sejumlah rumah ikut tergenang. Warga trauma banjir bandang terulang di daerah itu.